Lombok Timur (Inside Lombok) – Sepekan sudah Kantor DPRD Lombok Timur berhadapan dengan para demonstran yang menyuarakan penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Demonstrasi dilakukan berbagai organisasi mahasiswa, mulai dari LMND, HIMMAH NW, Aliansi Benteng Hitam, PMII, HMI hingga BEM Nusantara.
Terus menyampaikan aspirasi penolakan mereka, pada Senin (12/09), giliran ratusan mahasiswa dari Universitas Gunung Rinjani (UGR) menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di kantor DPRD Lombok Timur.
Koordinator Umum Aksi, Jundi Arzaki bahwa kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat pada 3 September 2022 lalu sangat berdampak bagi masyarakat. Pasalnya, kenaikan harga BBM tersebut berdampak pula pada kenaikan harga barang lainnya.
“Kenaikan BBM ini tentunya sangat menyengsarakan rakyat,” ucapnya saat ditemui awak media usai menggelar aksi, Senin (12/09).
Massa menolak keras kenaikan BBM tersebut karena dirasa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak pro rakyat, dan tentunya semakin mencekik masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah.
“Tak hanya harga barang saja yang meningkat akibat BBM ini, tapi juga angka kriminalitas ikut meningkat,” tegasnya.
Terkait dengan kenaikan harga BBM, pemerintah pusat juga akan menggelontorkan bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM kepada masyarakat yang masuk dalam kelompok penerima manfaat (KPM).
“Bantuan BLT subsidi BBM itu hanya alat pemerintah untuk meninabobokan masyarakat agar masyarakat bisa lebih tenang,” ujarnya.
Jumlah BLT subsidi BBM yang diterima masyarakat juga cukup minim dikarenakan KPM hanya mendapat Rp600 ribu dalam empat bulan. Jumlah itu dinilai sangat sedikit jika dibandingkan dengan uang yang akan digelontorkan masyarakat dalam kenaikan BBM tersebut.
Ketua komisi II DPRD Lotim, Waes al-Qarni yang menemui massa aksi menyampaikan bahwa sejak dilakukannya aksi demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, semua tuntutan massa aksi mulai dari aksi pertama dengan hari ini sudah diteruskan ke pemerintah pusat.
“Jadi semua keluhan dan aspirasi dari masyarakat dan mahasiswa yang melakukan aksi dari pertama kali sudah kami sampaikan dan teruskan ke pemerintah pusat jadi jangan anggap kerjaan dewan itu hanya tidur-tidur saja,” ungkapnya.
Kata dia, tidak hanya dari kalangan masyarakat bawah dan pelajar maupun mahasiswa yang merasakan dampak dari kenaikan BBM ini. Namun juga semua rakyat, termasuk pejabat juga merasakannya.
Tidak puas dengan jawaban yang diberikan Ketua Komisi II DPRD Lotim itu, massa aksi semakin memanas dan ngotot untuk dipertemukan dengan Ketua DPRD Lotim. Namun saat itu ketua DPRD sedang melakukan rapat sehingga tidak bisa menemui massa aksi. Kendati massa aksi yang tidak percaya semakin ngotot untuk masuk dan dipertemukan dengan ketua, sehingga aksi saling dorong antara massa aksi dengan aparat tidak bisa dielakkan.
Beruntung aksi saling dorong tersebut tidak berlangsung lama dan bisa diredam setelah Ketua DPRD Lotim, Murnan keluar menemui massa aksi. Dalam kesempatan tersebut Murnan tidak banyak berbicara dan hanya menerima semua tuntutan massa aksi dan siap meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat untuk menurunkan dan menstabilkan harga BBM maupun bahan pokok lainnya.
“Kita akan kawal dan akan teruskan semua tuntutan dari mahasiswa,” ungkap Murnan. (den)
