Mataram (Inside Lombok) – Berdasarkan data Pengadilan Tinggi Agama, jumlah pernikahan anak di NTB hingga bulan Mei 2025 mencapai 146 kasus. Dari jumlah ini paling banyak ditemukan di Bima mencapai 81 anak.
Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Sri Wahyuni mengatakan kasus perkawinan anak tidak hanya marak di Pulau Lombok melainkan juga di Pulau Lombok.
Kondisi ini disebabkan karena anak-anak di Bima banyak yang ditinggal ke ladang oleh orang tuanya, sehingga pengawasan terhadap aktivitas anak kurang dan hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya perkawinan anak. “Parenting itu penting di sana. Pergaulan dan pengawasan terhadap anak. Jangan karena faktor orang tua untuk berladang dan kurang pengasuhan kepada anak,” katanya.
Setelah Bima, maraknya kasus perkawinan anak ini juga terjadi di Kabupaten Dompu sebanyak 23 kasus. Sementara di Lombok Tengah yaitu sebanyak 17 kasus. “Pada tahun 2024 itu ada 16 kasus, tapi sampai Mei itu sudah 17 kasus pernikahan anak menurut Pengadilan Tinggi Agama,” katanya.
Ditegaskannya, pencegahan kasus perkawinan anak ini sudah dilakukan melalui pembuatan aturan hingga peraturan desa. Untuk memaksimalkan antisipasi kasus tersebut, maka harus ada gerakan bersama masyarakat. “Harus ada Gerakan bersama untuk mencegah perkawinan anak. Karena membelas itu pun tidak mudah terhadap masyarakat dan kita mulai perlahan-lahan,” katanya.
Ia mengatakan, secara keseluruhan jumlah kasus perkawinan anak di NTB mengalami peningkatan. Hingga akhir tahun 2025 ini, kasus perkawinan di NTB bisa terjadi penurunan karena hal ini salah satu faktor menyebabkan stunting.
Masih maraknya perkawinan anak ini disebabkan oleh beberapa faktor misalnya ekonomi, pola asuh dan beberapa lainnya. “Perkawinan anak bukan cermin dari budaya. Karena ini banyak factor,” katanya. (azm)
