Mataram (Inside Lombok) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB mencatat sekitar setengah juta jiwa krisis air bersih tahun ini. Sebanyak dua kabupaten di Provinsi NTB sudah meningkatkan statusnya menjadi tanggap darurat kekeringan.
“Ada semua kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga bencana kekeringan. Ada dua yang sudah meningkatkan statusnya, Lotim dan Sumbawa sudah tanggap darurat kekeringan yang dua itu,” kata Kepala BPBD Provinsi NTB, Sahdan, Selasa (6/9) di Mataram.
Ia mengatakan, selain dua daerah tersebut, beberapa kabupaten lain juga akan meningkatkan status kekeringan, yaitu Kabupaten Bima dan Lombok Tengah. Peningkatan status ini akan dilakukan jika beberapa hari kedepan tidak turun hujan.
“Kalau tidak ada hujan beberapa hari kedepan pasti nyusul. Karena kondisinya luar biasa,” katanya.
Disebutkan Sahdan, saat ini sebanyak sembilan kabupaten/kota di NTB mengalami kekeringan dan berdampak pada krisis air bersih, kecuali Kota Mataram. Dari sembilan kabupaten/kota tersebut, tersebar di 74 kecamatan dan 296 desa di Provinsi NTB.
“Penanganan sekarang jangka pendek saja droping air bersih. Jumlah yang di-drop bervariasi sekarang, bukan saja BPBD tapi juga Disos,” katanya.
Kebutuhan air bersih di tengah masyarakat yang terdampak kekeringan lanjut Sahdan cukup banyak. Dengan kondisi tersebut, dua daerah yang sudah meningkatkan status bencana kekeringan mulai menggunakan dana belanja tak terduga (BTT).
“Yang sudah mulai action ini dua kabupaten yg lotim dan sumbawa yang sudah menggunakan dana BTT. kalo lobar dan lain belum menetapkan jadi belum boleh menggunakan dana,” ujar Sahdan.
Untuk memaksimalkan pendistribusian air bersih, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur khususnya langsung dilakukan oleh pihak kecamatan. Nantinya, klaim pembiayaan akan diajukan langsung ke BPBD setempat. “Kalau BPBD utama yg lain itu membantu. Tiap hari sosial itu biasanya 15 ribu liter 3 tanki,” ucapnya.
Diungkapkan Sahdan, kenaikan harga BBM saat ini mempengaruhi sebaran pendistribusian air bersih kepada masyarakat. Karena dengan alokasi anggaran yang ada akan mengurangi volume BBM yang didapatkan. “Kenaikan BBM ini berat juga. sementara harga kebutuhan bahan bakar tinggi dan berpengaruh terhadap volume yg kita dapatkan minyaknya. dan akan berpengaruh terhadap kota pelayanan,” keluhnya. (azm)
