Lombok Timur (Inside Lombok) – PT ASDP Indonesia Ferry Kayangan pastikan tidak ada lagi petugas loket tiket yang melakukan transaksi pembayaran tunai mulai Sabtu (6/5) kemarin. Hal itu disampaikan, mengikuti temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB atas praktek pungli dengan penggelembungan tarif tiket di rute penyeberangan laut tersebut.
“Jumat kemarin memang Tim Ombudsman ke kantor untuk klarifikasi permasalahan pengguna jasa yang bayar lebih dari tarifnya,” ujar General Manager (GM) PT. ASDP Indonesia Ferry Kayangan, Masagus Hamdani saat dikonfirmasi Inside Lombok, Senin (8/5).
Dalam temuan Ombudsman tersebut, diketahui ada selisih harga tiket penumpang dewasa mencapai Rp1.2 ribu per orang dari harga penyeberangan yang tercantum di tiket. Sedangkan kelas kendaraan roda 4 digelembungkan menjadi Rp2 ribu per unit.
Selain itu, petugas tiket diketahui tidak menanyakan apakah penumpang memiliki e-money sebagai alat pembayaran atau mengarahkan top up e-money di konter yang disediakan. Saat dilakukan investigasi pun, tim dari Ombudsman membayar tiket yang tarifnya Rp19 ribu, tapi dibulatkan oleh petugas tiket menjadi Rp20 ribu.
Atas temuan itu, Masagus menyebut telah menjelaskan kepada Ombudsman bahwa pengguna jasa yang tidak memiliki kartu top up terkadang dibantu oleh petugas loket dengan menggunakan kartu pre-paid petugas. Namun karena setiap top up dikenakan administrasi sebesar Rp3 ribu, maka jumlah yang dibayarkan pengguna jasa terkadang lebih dari tarif yang tercantum di tiket.
“Tapi kami telah berjanji dan sepakat dengan pihak Ombudsman bahwa mulai kemarin Sabtu kami larang petugas loket untuk melakukan transaksi pembayaran tunai,” imbuhnya.
Sementara itu, setelah adanya pemeriksaan tersebut kondisi di Pelabuhan Kayangan tetap berjalan normal dan tidak ada kendala. “Kondisi berjalan normal, karena mungkin lagi sepi setelah angkutan lebaran, dan ini kesempatan kami untuk penerapan transaksi non tunai lebih baik lagi,” jelasnya. (dpi)
