Lombok Barat (Inside Lombok) – Dinas Sosial (Dinsos) Lobar lakukan pengecekan dan pemutakhiran data-data kelompok penerima Bantuan Sosial (Bansos). Khususnya setelah adanya temuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) terkait PNS yang disinyalir turut kebagian menjadi penerima bansos.
Temuan itu menjadi atensi Dinsos Lobar ketika melakukan pemutakhiran data. “Kami Dinsos, khususnya kabupaten Lombok Barat, saat ini belum ada menerima laporan dari kepala desa,” ujar Kadis Dinsos Lobar, Lalu Martjaya belum lama ini.
Dijelaskan, dalam hal ini yang lebih memahami kondisi itu adalah pemerintah desa. Karena mereka yang juga melakukan penginputan dan lebih mengetahui kondisi sesungguhnya masyarakatnya di lapangan.
“Besok pada pemutakhiran, itu kan nanti akan kita cek semuanya. Mulai dari NIK dan lain sebagainya. Jadi nanti kelihatan di situ dia PNS atau bukan,” bebernya. Sehingga kalaupun memang ada data penerima yang diajukan tidak layak. Maka, akan langsung dicoret dari daftar penerima.
“Tapi yang jelas sampai saat ini, kami belum ada menerima laporan soal itu,” tambahnya. Pihaknya akan mengintesifkan koordinasi bersama para tim pendamping PKH dan kelompok yang lainnya. Untuk benar-benar memastikan kondisi calon penerima bantuan sosial dari pemerintah memang layak untuk menerima bantuan tersebut.
“Kalau misalnya ada yang ditemukan (tidak layak), ya langsung dikeluarkan dari data itu,” tegasnya. Lebih lanjut ia menyebutkan, dari 58.033 data penerima yang diajukan untuk menerima bantuan, hanya 97 persen yang dinyatakan valid.
“Ada sekitar seribuan lah yang tidak bisa masuk datanya. Mungkin karena terlambat, dan mungkin tidak diketemukan dan lain sebagainya,” sebut dia. Untuk itu pihaknya berharap persentase calon penerima bansos yang datanya valid di kabupaten bisa tetap lolos verifikasi di pemerintah pusat. (yud)
