Mataram (Inside Lombok) – Masyarakat Kota Mataram yang sudah mulai mengakses data kependudukan digital sekitar 1.500 wajib KTP. Masih rendahnya yang sudah memiliki identitas digital ini karena program tersebut belum disosialisasikan dengan maksimal.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Amran M. Amin mengatakan saat ini pelayanan yang dilakukan masih terfokus untuk pencetakan identitas kependudukan tersebut secara fisik. Sehingga petugas yang melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat terkait identitas digital ini masih sangat kurang.
“Memang kita ada keterbatasan itu (petugas, Red) karena kita masih tetap fokus pelayanan utama itu kepada hal yang sifatnya fisik. Karena capaian ini terhadap kinerja kita itu dinanti,” katanya, Kamis (9/3) pagi.
Ia menjelaskan, jika petugas memaksimalkan terhadap pelayanan identitas digital maka target-target yang sudah ditentukan pemerintah pusat tidak tercapai. Terlebih lagi pada tahun 2024 mendatang menjadi tahun pemilu dan KTP elektronik sangat dibutuhkan pada saat pemungutan suara.
“Kami sekarang memiliki target itu 99,8 persen dari wajib KTP kita. Wajib KTP kita 300 ribu jiwa lebih,” ungkapnya.
Hingga saat ini, wajib KTP di Kota Mataram yang sudah memiliki kartu identitas sebanyak 99,30 persen. Masih tersisa sekitar 0,7 persen untuk mencapai target atau sekitar 2.000 jiwa. Selain itu, setiap hari, warga Kota Mataram yang berusia 17 tahun tetap bertambah.
“Ini yang kita kejar. Tapi yang berusia 17 tahun bertambah terus setiap hari sampai tanggal 14 Februari 2014,” katanya. Karena penggunaan identitas digital masih kurang, sambung Amran, Dinas Dukcapil tetap mengajukan pengadaan blangko KTP elektronik ke pemerintah pusat.
Saat ini persediaan blangko tersebut sudah sangat terbatas. “Kemarin kita ajukan 4.000 dan sudah disetujui. Yang kemarin kita dikasih itu sudah habis,” tegasnya.
Diterangkan Amran, pemerintah pusat juga saat ini masih mencari celah kekurangan identitas digital. Upaya ini agar masyarakat yang menggunakan identitas digital, keamanannya tetap terjamin. “Dari pusat sampai saat ini sedang mengupayakan melihat tingkat keamanannya. Tapi saya berkeyakinan nanti kita akan beralih ke digital,” tegasnya. (azm)
