Mataram (Inside Lombok) – Dinas Sosial Provinsi NTB mencatat 8.000 lebih penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dikeluarkan dari data. Hal ini lantaran keluarga penerima manfaat (KPM) tersebut dianggap sudah masuk kategori sejahtera.
Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, H. Ahsanul Khalik mengatakan evaluasi penerima bantuan baik dari pemerintah pusat maupun daerah rutin dilakukan oleh petugas. Sehingga jika ada yang dianggap sudah layak atau tidak memenuhi syarat maka akan dikeluarkan.
“Tahun 2021 saja ada 8000-an orang yang kita keluarkan sebagai penerima PKH. Dia sudah mampu atau dia masuk kategori sejahtera,” katanya.
Tidak saja penerima PKH melainkan juga bantuan yang lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2021 lalu, jumlah penerima BPNT yang dikeluarkan yaitu sekitar 4.700-an penerima.
Meski ada yang dikeluarkan, pemerintah daerah tetap mengusulkan kembali data baru kepada pemerintah pusat. “Kita mengusulkan data baru ke kementerian melalui validasi yang dilakukan oleh aparat desa atau pemerintah kabupaten/kota,” katanya.
Diterangkan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di NTB sebanyak 2,9 juta jiwa, dan saat ini bertambah menjadi sekitar 3,3 juta. Karena jumlah penerima bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial di Provinsi NTB terjadi penambahan setiap tahun.
“Setiap tahun kita malah tambah penerima. Sesuai dengan data yang kita validasi. Kesempatan ini perlu kita gunakan,” tegasnya.
Diterangkan Khalik, dari 3,3 juta penerima tersebut terdapat sekitar 170 ribuan belum dikeluarkan namun sudah dinonaktifkan datanya. Hal ini disebabkan karena ratusan ribu penerima tersebut dianggap sudah layak.
“Ada sekitar 170 ribuan dimatikan datanya tapi belum dikeluarkan. Orangnya dianggap sudah layak tidak lagi jadi orang miskin,” ujarnya.
Sementara penerima yang dengan sadar mengundurkan diri atau biasanya disebut graduasi mandiri sebagai penerima bantuan juga sudah banyak di Provinsi NTB, berdasarkan data 2021 lalu juga mencapai ribuan orang.
“Yang mengundurkan diri juga banyak. Tahun 2021 saja ada sebanyak 3.900 lebih seluruh NTB,” pungkasnya. (azm)
