Lombok Barat (Inside Lombok) – Pihak Bumdes dan Asosiasi lapak yang ada di Tanjung Bias, desa Senteluk merasa belum mendapatkan perhatian dan pengakuan sepenuhnya dari Pemda Lobar. Mereka merasa seolah dibiarkan seperti berjalan sendirian, tanpa kontrol dan pembinaan.
Padahal menurut mereka sejauh ini, lokasi yang terkenal sebagai tempat untuk menikmati senja dengan berbagai kuliner ini sudah berhasil menyediakan pekerjaan bagi 700 orang.
“Sampai saat ini, kami merasakan perhatiannya belum maksimal. Karena belum ada bentuk kontribusi seperti membantu memberi akses atau memberi rekomendasi, padahal Tanjung Bias sudah menyumbang PAD untuk daerah” ungkap Ketua Bumdes Senteluk, Munajab, saat dimintai keterangan melalui sambungan telepon, Minggu (14/02/2021).
Ia menuturkan bahwa tahun lalu saat ada proyek revitalisasi Senggigi, untuk pertama kalinya setelah dua tahun Tanjung Bias beropersasi. Dispar Lobar pernah memberikan bantuan alat kebersihan untuk kawasan itu. Serta sempat juga memberi pelatihan untuk pramusaji yang ada di sana. Namun, yang justru menjadi kebutuhan dasar bagi pengembangan pariwisata di kawasan itu justru belum diberikan Pemda hingga saat ini.
“Hal yang paling mendasar kami butuhkan di sini adalah akses jalan, itu yang sampai saat ini ada yang masih kami sewa. Bahkan ada yang melewati tanah pribadi orang” bebernya.
Di mana saat ini, yang paling dibutuhkan untuk pengembangan kawasan wisata itu, lanjut Munajab, perlu adanya rekomendasi atau pengakuan dari Pemda bahwa kawasan Tanjung Bias memang menjadi lokasi wisata, sehingga akses jalan menuju kawasan itu pun dapat difasilitasi.
“Artinya kan di sini kami berharap Pemda dapat memberi rekomendasi atau pengakuan secara utuh bahwa tempat ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di Lobar” tegasnya.
Bahkan, dalam ajang lomba wisata sehat di masa pandemi ini pun, Tanjung Bias menyabet juara dan mewakili Lombok Barat.
“Kami hanya ingin, ketika ini diberikan rekomendasi akan ada legalitas yang jelas terkait dengan keberadaan Tanjung Bias ini sendiri” harapnya.
“Kita bahkan di masa covid ini tetap berupaya memberikan PAD walaupun belum maksimal” ujarnya.
Sementara itu, ketua asosiasi pedagang di Tanjung Bias, Suhaeli pun mengakui, bahwa semenjak beroperasinya Tanjung Bias, itu dinilai cukup efektif untuk membantu pemerintah desa menekan angka pengangguran.
“Sangat tidak mudah untuk bisa membuka lapangan kerja untuk sekian ratus orang ini, apalagi di tengah pandemi. Oleh karena itu kami sangat butuh bimbingan dari Pemda” harapnya.
Di mana saat ini, di Tanjung Bias sendiri, mulai dari Tanjung Bias 1 hingga Tanjung Bias 2 memiliki total lapak sekitar hampir 60 lapak. Dengan minimal satu lapak memiliki karyawan sekitar tujuh orang.
“Yang terdata pekerja di sana sekitar 700 an orang, mulai dari parkir hingga karyawan dan staf yang berhasil ditampung di situ” tuturnya kepada Inside Lombok, Sabtu (13/02/2021).
Terlebih lagi, kata dia, untuk daerah Senteluk dan Batulayar secara umum, orientasi masyarakatnya kurang lebih 80 persen lari ke sektor pariwisata. Di masa pandemi ini, Tanjung Bias berupaya menampung orang-orang yang terpaksa harus di rumahkan karena situasi.
“Sampai saat ini, kegiatan Dispar belum ada keliatan di sana. Kemarin sempat saya dengar akan ada event di sana, tapi belum juga terealisasi, mungkin karena pandemi” imbuhnya.
Pihaknya pun merasa seolah Tanjung Bias dibiarkan berjalan sendirian dengan Pemdes tanpa adanya kontrol dari pihak Pemda yang bersangkutan.
“Kami berharap sekali Dispar bisa mengadakan event-event atraktif di situ, yang bisa menyedot pengunjung” tutupnya.
