Mataram (Inside Lombok) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB segera menggelar rapat koordinasi bersama Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di NTB. Bahasan utamanya adalah usulan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah agar pekerja migran Indonesia (PMI) tujuan Malaysia bisa membawa keluarga untuk tinggal bersama di negara penempatan.
Kepala Bidang Penempatan Disnakertrans NTB, Moh Ikhwan mengatakan pihaknya nanti akan bertemu dengan P3MI, khususnya yang memberangkatkan PMI ke Malaysia. Dalam rapat tersebut, pihaknya ingin menyerap apa saja keuntungan dan kerugian atas wacana ini dari kacamata perusahaan penempatan. Kemudian hasilnya akan disampaikan kembali kepada Gubernur NTB.
“Sebagai bahan pertimbangan kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Nanti hari Kamis, kita membahas seperti apa pendapat jika PMI membawa keluarganya,” ujar Ikhwan, Senin (20/2).
Pengiriman PMI tentu ada aturan dan mekanisme yang harus ditaati kedua belah pihak. Baik P3MI di Indonesia dan perusahaan di Malaysia, maupun kedua pemerintah yakni pemerintah Indonesia dan Malaysia.
“Kemenaker, juga masih mengkaji teknis pelaksanaan wacana tersebut. Sejauh mana kesiapan perusahaan negara penempatan bagi PMI membawa keluarga,” terangnya.
Menurutnya, jika wacana ini terlaksana tentu sudah ada kerjasama antar negara Indonesia dengan Malaysia. Sehingga dalam nota kesepahaman akan ada perubahan materi yang berkaitan dengan pekerja membawa keluarga. Meskipun ada anggapan P3MI akan membawa mudharat.
Termasuk, kekhawatiran Komisi V DPRD NTB atas wacana yang akan mempengaruhi remitansi NTB. Menurutnya, pekerja masih bisa mengirim sebagian gajinya kepada keluarga lain, misal orang tua.
“Saya rasa tidak berpengaruh besar kesana, karena tetap masih bisa kirim. Makanya harus kita rapatkan dulu (terkait PMI bawa keluarga, red),” ujarnya.
Terpisah, Kepala Disnakertrans NTB, I Gede Putu Aryadi mengatakan tempo hari Menaker Ida Fauziyah sudah merespon positif usulan dari Pemprov NTB. Bahkan menyebut ide yang disampaikan Pak Gubernur merupakan hal baik yang perlu dikaji secara teknis ke depan.
Bahkan, saat Menaker datang berkunjung ke kantor dinas bersama para Dirjen Menaker sempat membahas pada rapat singkat. Meminta Dirjen Binapenta dan Dirjen Binalattas meminta untuk melakukan kajian secara teknis, terkait kemungkinan untuk menindaklanjuti usulan Gubernur NTB ke depan.
“Jadi akan dilakukan kajian teknis dan koordinasi dengan stakeholder terkait, termasuk perusahaan Malaysia terkait peluang untuk bisa melaksanakan usulan Bapak Gubernur,” ujarnya. (dpi)
