Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB di 2023 ini menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari Gili Trawangan mencapai angka Rp300 miliar lebih. PAD dari pengelolaan aset di Gili Trawangan masuk dalam komponen retribusi pemanfaatan kekayaan daerah.
Asisten III Setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad mengatakan ratusan miliar target PAD di aset Pemprov NTB tersebut diyakini bisa tercapai sepanjang 2023 ini. Karena sekarang ini sudah ada UPTD Pengelolaan Destinasi Wisata Gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena).
Keberadaan UPTD tersebut diyakini bisa memberikan dampak pada peningkatan PAD. Karena dapat memberikan pelayanan yang terbaik, kerjasama serta pemanfaatan aset dengan maksimal.
“Baik dalam hal kerja sama, pengawasan hingga proses pembayarannya,” katanya, Selasa (24/1) siang. Wirawan mengakui, 2022 lalu target PAD yang bersumber dari Gili Trawangan tidak bisa tercapai. Sehingga tahun ini ditargetkan kembali dan diyakini bisa tercapai. “Yang membedakan antara tahun lalu dan sekarang itu adanya UPTD yang khusus menangani Gili Tramena,” lanjutnya.
Keberadaan UPTD ini sambung Wirawan akan memudahkan Pemprov NTB sebagai pemilik aset dalam melakukan koordinasi dengan masyarakat yang ada di Gili Trawangan. Jika tidak tercapai, maka ada langkah-langkah lain yang akan tempuh. “Ya harus optimis. Yang namanya perda. Kalau tidak tercapai ya ada langkah-langkah lain,” ungkapnya.
Dijelaskannya, PAD yang bersumber dari Gili Trawangan masuk ke dalam retribusi pemanfaatan kekayaan daerah. Diharapkan, pemanfaatan aset tersebut bisa dimaksimalkan sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Harus optimal pengelolaannya agar bisa maksimal untuk pendapatan daerah,” harapnya.
Tidak saja memaksimalkan pemanfaat aset di Tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara, akan tetapi Pemprov NTB juga mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset lainnya untuk menambah PAD. “Jadi, semua aset-aset yang masuk dalam kekayaan daerah, kita harus bisa optimal pemanfaatannya,” katanya. (azm)
