Mataram (Inside Lombok) – Kalangan DPRD NTB sepakat dengan usulan Badan Pusat Statistik (BPS) NTB terkait perlunya subsidi harga untuk beberapa komoditi. Upaya itu perlu dilakukan untuk menekan lonjakan inflasi di daerah, mengingat solusi seperti operasi pasar murah yang dilakukan pemerintah saat ini belum efektif menekan harga.
BPS NTB mencatat tingkat inflasi NTB sebesar 6,23 persen, angka ini lebih besar dari inflasi nasional 5,51 persen. Salah satu penyebabnya adalah harga beras tidak stabil. Meskipun harga beras hanya naik sedikit, posisi komoditi ini sebagai pemegang bobot tertinggi membuatnya sangat berpengaruh pada tingkat inflasi di NTB.
“Kita sepakat dengan BPS, Itu bagian dari strategi menekan harga. Bulog jangan berdiam diri stoknya terlalu lama,” ungkap Anggota Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB, H. Abdul Hadi, Kamis (5/1).
Menurutnya, meskipun operasi pasar tidak efektif menekan inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) baik kabupaten/kota perlu segera menggelar operasi pasar. Jangan menunggu harga sudah terlalu tinggi, melainkan operasi pasar bisa dilakukan lebih cepat sehingga antisipasinya lebih awal.
“Kami minta memang TPID bisa mengendalikan harga, khususnya Bulog berperan untuk mengendalikan itu (harga beras, Red). Jangan sampai Bulog berdiam diri terhadap itu,” tuturnya.
Pihaknya berharap inflasi di awal 2023 ini tidak terlalu jomplang. Apalagi dari bulan sebelumnya tidak terlalu kelihatan kenaikan inflasi. Namun di penghujung tahun justru mengejutkan karena tercatat kenaikan cukup tinggi.
Ironisnya, beras menjadi salah satu penyumbang kenaikan inflasi karena harganya ikut naik. Padahal NTB dikenal sebagai lumbung padi dengan produksi surplus. Artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan beras dengan harga stabil.
“Tetap jangan juga terlalu tinggi (inflasi), paling tidak sama dengan tingkat inflasi nasional khususnya. Jangan sampai kita mendominasi karena memang satu sisi kita produksi berlebihan, tapi harga tinggi. Harusnya bisa menekan harga tidak terlalu tinggi,” jelasnya.
Sebelumnya, Kepala BPS NTB Wahyudin mengatakan upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah yakni dengan menggelar operasi pasar di beberapa tempat. Namun solusi ini juga belum cukup mempengaruhi sentimen pasar dan menekan inflasi daerah.
Mengingat harga pasar sifatnya nasional, sehingga pertimbangan harga pasar dilihat dari berbagai sisi dan juga berbagai daerah. Contoh saja NTB sebagai lumbung beras nasional dengan pasokan yang berlimpah dan harga relatif murah. Nyatanya komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi daerah, karena sempat terjadi kenaikan harga.
“Kenaikan harga sedikit saja sudah mempengaruhi inflasi, karena komoditi beras memiliki bobot yang tinggi, semua mengkonsumsi nasi,” ungkapnya. (dpi)
