Lombok Tengah (Inside Lombok)- Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi DPRD Lombok Tengah diwacanakan naik pada tahun 2021.
Wacana itu mengemuka di tengah terjadinya gelombang demonstrasi di gedung-gedung perkantoran legislatif sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan UU Omnibuslaw Cipta Kerja.
Kenaikan tunjangan dewan tersebut, menurut Ketua DPRD Lombok Tengah, M. Taukhid sudah lama tidak dilakukan. Sehingga kalangan dewan melibatkan tim appraisal untuk mengetahui kesesuaian besaran kenaikan tunjangan dengan kemampuan keuangan daerah.
“Ini kan sudah berapa tahun belum ada perubahan (tunjangan). Kenaikan terakhir terjadi periode saya tahun 2014-2019”, kata Taukhid, Kamis (8/10/2020) di Praya.
Dia menerangkan, besaran kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi itu belum disepakati. Karena masih menunggu hasil apraisal.
“Kita belum ke arah sana. Tapi kita lakukan appraisal dulu. Dalam APBD Perubahan sudah dianggarkan untuk melakukan appraisal”,katanya.
Namun, dia memastikan bahwa peningkatan tunjangan itu akan disesuaikan dengan kemampuan daerah. “Apabila keuangan daerah itu mampu, ya kenapa tidak”,katanya.
Sementara itu, kenaikan tunjangan perumahan dan transportasi juga dilakukan di DPRD Provinsi NTB dan DPRD Kabupaten Lombok Barat.
