Tanjung (Inside Lombok) – Aksi demo terjadi dari depan Pasar Tanjung (Pasar UKM) sampai Kantor Bupati (LAP. Tanjung) Kecamatan Tanjung, Lombok Utara Nusa Tenggara Barat Selasa (30/10/2018) pukul 07.30 WITA. Jumlah yang ikut berpatisipasi dalam kegiatan ini sekitar 800-900 orang.
Partisipan yang turut hadir dalam aksi ini adalah Forum Komunikasi Mahasiswa Lombok Utara (FKMLU) dan masyarakat Lombok Utara. Bupati KLU beserta seluruh SKPD terkait, Pimpinan DPRD serta pimpinan komisi DPRD KLU merupakan sasaran para demostran dalam kegiatan ini.
“Tujuan demo ini memang diperuntukkan khusus untuk pemerintah daerah Lombok Utara,” ujar salah satu partisipan demo, Ahmad, Selasa (30/10/2018).
Tuntutan aksi ini dilakukan warga KLU agar dapat meminta BNPB merevisi julak dan juknis pencairan dana stimulan dan pembangunan rumah bantuan. Mereka juga menuntut agar dana stimulan dikelola sepenuhnya oleh masyarakat melalui pokmas.
Selain itu, para demostran meminta Kemensos RI untuk segera merealisasikan dana jadup dan dana pembelian hunian tetap Rp 3 Juta per Kepala Keluarga serta menolak segala bentuk rumah instan (risha, rika, dan riko) produk PUPR.
Masyarakat juga meminta BPD KLU untuk memberikan laporan secara terbuka mengenai donasi bantuan dari luar pada masa tanggap darurat gempa dan segera mengklarifikasi mengenai dugaan temuan dana dari BKP dan meminta pertanggungjawaban kepada Kepala BPBD.
Harapan masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini agar pemerintah daerah dan DPRD KLU untuk selalu sejalan dengan aspirasi rakyat demi kesejahteraan masyarakat. (IL4)
