Mataram (Inside Lombok) – Kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berdampak ke berbagai sektor, salah satunya perhotelan. Pasalnya, semua kegiatan meetings, incentives, conventions and exhibitions (MICE) dari kementerian di Kota Mataram di-postponed alias ditunda hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
“Teman hotel-hotel yang punya meeting room itu sudah bicara dan sebagian besar mereka sudah dibatalkan untuk event tahun 2025 ini,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Adiyasa Kurniawan Senin (10/2) siang.
Ia mengatakan hasil dari koordinasi dengan beberapa hotel anggota AHM, menyebut semua kegiatan kementerian selama tahun 2025 ditunda. Akan tetapi penundaannya hingga batas waktu yang belum ditentukan.
Kebijakan ini berpotensi terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan hotel. “Itu dampaknya sampai ke PHK. Semua kegiatan pemerintah itu dihapus di hotel, maka hotel yang mengandalkan MICE akan mengurangi karyawan,” katanya.
PHK ini sangat dikhawatirkan oleh para pelaku hotel di Mataram. Apalagi jumlah hotel yang memiliki meeting room yaitu mencapai 80 persen dari 30 hotel yang menjadi anggota AHM. “Kalau jumlah yang dibatalkan itu semua ya. Semua di-postponed bukan di cancel. Tapi kalau di-postponed itu kalau menurut saya bahasa halus dari dibatalkan. Kalau di-postponed sampai semester kedua kita masih ada harapan, tapi ini di-postponed sampai nggak tahu kapan,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, kegiatan-kegiatan dari kementerian sudah dianggarkan dan terjadwal. Namun karena efisiensi anggaran yang terjadi tiba-tiba semua kegiatan kementerian di Kota Mataram khususnya dihapus.
Ia mengharapkan, anggaran untuk MICE tidak langsung dihapus melainkan bisa dikurangi atau disesuaikan kembali. “Kalau kitab oleh titip suara jangan dihapus semua. Mungkin dihitung ulang dan dikurangi mungkin lebih bijak daripada dihapus,” katanya.
Diakuinya, untuk jumlah pemesanan tahun 2025 ini yang ditunda di tingkat kementerian disebut belum diketahui secara pasti. Namun kegiatan yang masih sesuai dengan jadwal yaitu Muktamar IDI pada 12-15 Februari 2025 ini.
Event-event lainnya kata Dego sapaan akrabnya juga masih belum jelas. Misalnya untuk MXGP belum ada kejelasan atau kegiatan lainnya seperti olahraga. Selain MICE dari Pemda, kegiatan lain yang diharapkan saat ini yaitu event MotoGP. “Kalau PON hari ini saya dapat informasinya belum ada SK nya. MXGP tidak jelas, dan MotoGP saja ini kita harapkan,” ujarnya.
Ia mengharapkan anggaran untuk MICE tetap dialokasikan oleh pemda baik Provinsi NTB hingga kabupaten dan kota. “Kalau tidak ada selesai sudah. Tapi kita berharap ada dari pemda,” tutupnya. (azm)
