Wali Kota Mataram Minta Antisipasi Dampak Lain Penyebaran COVID-19

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram I Nyoman Swandiasa. (Inside Lombok/ANTARA/Kominfo)

Mataram (Inside Lombok) – Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, meminta tim Gugus Tugas Percepatan Penangan Corona Virus Disease (COVID-19) Kota Mataram untuk memperhitungkan semua komponen mulai dari rencana, sumber dana, dan dampak lain dari penyebaran COVID-19 yang perlu diantisipasi baik bidang kesehatan, dampak ekonomi maupun jaring pengaman sosial.

“Khusus dampak ekonomi dan rencana jaring pengaman sosial (JPS) sebagai salah satu prioritas pemerintah saat ini, agar segera dilakukan sinkronisasi data secara terpadu dengan pemerintah pusat maupun provinsi,” katanya di Mataram, NTB, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan wali kota di sela mengikuti Video Teleconfrence (Vidcon) bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja Jilid II yang dimoderatori Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menurut wali kota, dengan memperhitungkan dan menyiapkan dampak lain dari penyebaran COVID-19, Pemerintah Kota Mataram bisa bergerak cepat mengantisipasi dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial.

“ini harus cepat, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” katanya.

Dalam kegiatan Vidcon yang fokus membahas pada kesiapan daerah dalam penanganan dampak-dampak penyebaran COVID-19, Mendagri menyampaikan perlu langkah antisipasi yang strategis jangan sampai krisis kesehatan akan menimbulkan krisis ekonomi, kemudian berimbas krisis sosial, dan berakhir pada krisis keamanan.

Mengantisipasi hal tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan saat ini pemerintah sangat konsen dalam menekan penyebaran COVID-19 yang akan berdampak pada sektor lain, seperti dunia usaha dan tenaga kerja sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan penyusunan ulang (relokasi) dan pergeseran anggaran (refocusing) guna antisipasi dampak yang lebih luas.

“Ini perlu dilakukan perubahan anggaran secara besar,” katanya dalam Vidcon.

Sementara Menteri Sosial dan Menteri Tenaga kerja menanggapi bahwa saat ini telah memiliki beberapa langkah antisipatif dalam membendung krisis sosial, dan ekonomi. Terutama banyaknya sektor formal maupun informal yang merumahkan tenaga kerja.

Adapun beberapa program yang disiapkan antara lain program keluarga harapan (PKH), bantuan langsung tunai (BLT) serta menjalankan program kartu pra-kerja yang akan disesuaikan dengan kondisi selama pandemi COVID-19. (Ant)