Lombok Tengah (Inside Lombok) – Puluhan warga Desa Perina, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, Senin, menggelar aksi unjuk rasa di kantor desa setempat guna menanyakan bantuan sosial (Bansos) dampak COVID-19 yang dinilai tidak tepat sasaran.
Pasalnya masih banyak masyarakat kurang mampu belum mendapatkan bantuan.
“Tuntutan kami adalah transparansi penyaluran bansos dampak COVID-19, karena banyak masyarakat yang kurang mampu belum diberikan bantuan,” kata Titias dalam orasinya.
Ditegaskan, dalam penentuan penerimaan bantuan tersebut pemerintahan desa tidak pernah dilakukan musyawarah bersama masyarakat. Di samping itu juga kriteria penerima bansos ini tidak jelas, karena masih banyak masyarakat yang kurang mampu.
“Kami juga menuntut supaya pemerintah desa transparansi dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa seperti pengelolaan Dana Bumdes saat ini tidak jelas,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Perine Maroan Hamdi yang menerima aksi demo warga mengatakan bahwa dalam penentuan penerimaan bantuan dampak COVID-19 dari dana desa itu sudah dilakukan melalui Musyawarah Dusun (Musdus) dan Musyawarah Desa (Musdes).
“Kita sudah sesuai mekanisme untuk penentuan penerima bantuan dampak covid-19,” ujarnya.
Dijelaskan, bahwa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD uang digelontorkan Pemerintah Desa yakni 199 kepala keluarga, bantuan Jaringan pengaman sosial (JPS) Gemilang dari Pemerintah Provinsi NTB yakni 47 KK dan JPS Bersatu dari Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yakni 55 KK. Sedangkan untuk bantuan program lain dari pusat dirinya tidak tahu persis jumlahnya.
“Sekitar 113 KK yang sudah kita usulkan untuk dapat diberikan bantuan. Namun semua itu ada proses dan mekanisme,” jelasnya.
“Untuk dana Bumdes tadi sudah disampaikan kepada warga bahwa dana yang terpakai itu Rp 18 juta,” katanya. (Ant)
