Mataram (Inside Lombok) – Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sudah berlangsung satu minggu lebih mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Terutama pengaruhnya pada daya ekonomi masyarakat menurun dan angka kemiskinan semakin bertambah.
Kondisi itu lantaran kenaikan harga BBM ini mempengaruhi semua sektor, baik dari harga bahan kebutuhan pokok yang membuat masyarakat menjerit. Kemudian ada transportasi yang mulai dilakukan penyesuain tarif. Hal tersebut sangat mempengaruhi kondisi perekonomian masyarakat seiring dengan daya beli masyarakat menurun.
“Tentu akan menyebabkan perekonomian masyarakat menurun dan tentu akan bertambahnya jumlah masyarakat miskin kita,” ungkap Wakil Ketua III DPRD NTB, H Yek Agil Al Haddar, Senin (12/9).
Diakuinya, dampak kenaikan harga BBM salah satunya sangat berat dirasakan para nelayan kecil di pesisir pantai. Di mana mereka dilema dengan kondisi sekarang ini, mulai dihadapkan dengan cuaca alam yang tidak menentu dan kesulitan untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Bahkan harus bersaing dengan masyarakat lain seperti pedagang bensin eceran hingga pengendara bermotor.
“Ini merugikan nelayan, baik waktu, tenaga hingga modal. Karena dengan naiknya harga BBM ini, otomatis biaya produksi melaut mereka menjadi bertambah dan harga jual ikan pun naik,” tuturnya.
Lebih lanjut meskipun harga ikan mengalami kenaikan hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi nelayan. Pasalnya kondisi harga yang meningkat di tengah daya beli masyarakat yang menurun membuat ikan hasil tangkapan nelayan tidak bisa terserap.
“Sekarang dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat kita, emak-emak menjerit harga semua naik,” ujar Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB ini.
Sementara itu, di tengah kenaikan harga BBM pemerintah memberikan bantuan dengan pemberian subsidi BBM. Kendati demikian menurutnya dari kacamata fraksi PKS DPR RI dinilai tidak menyelesaikan masalah sesungguhnya terhadap kenaikan harga BBM. Karena durasinya singkat hanya empat bulan dengan nilai Rp600 ribu. Sehingga apapun pilihan program dan cara penyalurannya tidak akan membuat kondisi masyarakat membaik. Kendati diharapkan agar penyaluran bansos tepat sasaran.
“Mekanisme harus dipermudah serta tidak menjadi bancakan kelompok atau pihak lain yang ingin memanfaatkan kesempatan di atas penderitaan rakyat ini,” imbuhnya.
Di sisi lain, disinggung soal aplikasi MyPertamina yang dinilai kurang efektif karena banyak nelayan menyampaikan keluhan pada aplikasi tersebut. Pasalnya masyarakat masih kesulitan dengan perkembangan teknologi. Di mana pemerintah melalui Pertamina, harusnya sadar bahwa nelayan adalah rakyat kecil yang sebagian besar belum memahami teknologi.
“Pemerintah bisa melakukan terobosan baru yang lebih simpel, tapi akurat terkait pendataan dan program bagi BBM bersubsidi untuk nelayan kita,” jelasnya. (dpi)
