Lombok Timur (Inside Lombok) – Puluhan massa dari Aliansi BEM Seluruh Indonesia (SI) Lombok Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Lombok Timur (Lotim) untuk menuntut agar DPR RI membatalkan UU Cipta Kerja.
Koordinator Umum (Kordum) Aksi, Alfatul Ardian dalam orasinya menuntut agar DPRD Lombok Timur untuk ikut bersuara atas penolakan terhadap UU Cipta kerja yang dinilai sebagai produk gagal DPR untuk menyulitkan masyarakat dan mempermudah oligarki meraup SDA negara seluas-luasnya.
“Dalam UU Cipta Kerja itu banyak sekali pasal yang kontroversial, maka dari itu kami turun ke jalan untuk melakukan perlawanan agar tidak terjadi penindasan bagi masyarakat,” ucapnya saat orasi, Senin (03/05).
Masa menilai pasal dalam UU Cipta Kerja tersebut lebih banyak menguntungkan para kapitalis serta bisa melakukan pemecatan sepihak secara suka-suka oleh perusahaan. Untuk itu masa menuntut DPRD Lotim tak tinggal diam dan ikut melakukan penolakan.
“Lebih parah lagi para pekerja tidak mendapatkan pesangon bila dipecat,” ungkapnya.
Menanggapi tuntutan masa, Ketua DPRD Lotim, Murnan menyambut baik yang dilakukan mahasiswa dan diakuinya bahwa langkah yang dilakukan merupakan wujud kepedulian terhadap masyarakat dan bangsa. Bahkan Murnan dari Fraksi PKS sepakat dengan mahasiswa dan juga partainya sempat walk out dari pembahasan UU Cipta Kerja itu sebelumnya.
“Tuntutan ini akan kita perjuangkan demi bersama melakukan perubahan,” terangnya.
Murnan meminta tuntutan mahasiswa dan masyarakat Lotim mengenai kebijakan pemerintah pusat dan daerah diminta dalam bentuk tertulis agar bisa meneruskan apa yang menjadi aspirasi tersebut.
Di akhir unjuk rasa, mahasiswa dan Ketua DPRD Lotim bersama-sama menandatangani surat tuntutan yang dibawa oleh BEM SI. (den)
