Mataram (Inside Lombok) – Jajaran Kementerian Agama wilayah NTB akan dipanggil DPRD NTB untuk tindak lanjut banyaknya aduan kaitan dengan kasus travel umrah yang merugikan banyak jemaah. Mengingat kasusnya belakangan ini ramai diperbincangkan masyarakat.
“Aduan masyarakat sudah banyak masuk, minggu depan kita panggil (Kemenag). Kita minta untuk mengidentifikasi atau mendaftar travel-travel umrah yang beroperasi di wilayah ini,” ujar Ketua Komisi V DPDR NTB, Lalu Hardian, Rabu (10/5).
Dijelaskan, siapapun travel umrah yang masuk dan beroperasi di daerah ini, harus mendapatkan legalitas dan izin Kemenag NTB. Jika tidak ada, maka travel umrah harus ditertibkan. “Kami imbau kepada masyarakat calon jemaah untuk memilih travel umrah yang benar-benar memiliki izin resmi dan tidak melalui calo,” imbuhnya.
Selain itu, perlu juga dipastikan travel umrah tersebut memiliki legalitas resmi dan memiliki jaringan kantor di NTB. Termasuk untuk calo travel umrah, maka diharapkan bisa amanah. “Bisa cek lewat online, sosial media dan kalau bisa langsung cek ke kantornya. Apakah sudah sesuai atau belum,” ujar Hardian.
Saat pemanggilan dilakukan, Kanwil Kemenag NTB diminta responsif dan tegas menyikapi persoalan travel umrah yang marak merugikan calon jemaah. Terlebih sejumlah aduan yang sudah masuk ke DPRD NTB, di antaranya perihal calon jemaah ditelantarkan, tidak kunjung adanya pengembalian dana dari travel umrah, sampai dengan permintaan untuk menutup travel cabang di NTB, terutama yang memiliki catatan tidak bagus.
“Kami juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memberikan perhatian sebagai langkah persuasive agar tidak terjadi hal seperti ini,” imbuhnya.
Tak hanya itu saja, dari Bidang Haji dan Umrah Kanwil Kemenag NTB juga diminta melakukan sosialisasi dan edukasi secara massif kepada masyarakat-masyarakat ada di desa dan pelosok. Bagaimana memilih travel umrah yang resmi dan hal lain harus dipahami sebelum memutuskan memilih travel umrah. (dpi)
