Mataram (Inside Lombok) – Bawaslu Provinsi NTB menggandeng para penyandang disabilitas untuk terlibat aktif melakukan pengawasan pada pilkada serentak 2024 ini. Keterlibatan para penyandang disabilitas ini juga untuk memastikan bahwa hak pilihnya tetap diakomodir oleh petugas.
Komisioner Bawaslu Provinsi NTB, Hasan Basri mengatakan para penyandang disabilitas merupakan kelompok rentan yang harus mendapatkan perhatian. Jangan sampai karena memiliki kekurangan hak-haknya tidak didapatkan pada saat pelaksanaan pilkada serentak ini. “Pada saat pungut hitung nanti tidak dikasih surat suara. Atau pendirian TPS nya tidak ramah terhadap teman-teman disabilitas,” katanya Kamis (5/9) pagi.
Ia mengatakan, para penyandang disabilitas juga rentan dipolitisasi oleh para bakal calon salah satunya sebagai sasaran politik uang. Dalam kesempatan tersebut, para penyandang disabilitas ditekankan untuk tidak memilih pasangan calon karena dikasih uang. “Seluruh warga negara memiliki hak yang sama termasuk teman-teman disabilitas. Minimal di komunitasnya mereka bisa masuk daftar pemilih. Mereka menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani,” ungkapnya.
Melalui kegiatan yang digelar juga untuk bisa mengetahui hak-hak para penyandang disabilitas yang selama ini tidak dilayani dengan baik pada saat pemilihan umum. Misalnya surat suara yang tidak tersedia sesuai kebutuhan penyandang disabilitas, lokasi TPS yang tidak ramah dan persoalan lainnya. “Soal TPS yang tidak ramah, surat suara yang tidak ramah dan ini yang akan kita gali lagi. Dari hasil sosialisasi ini kami akan sampaikan kepada teman-teman KPU,” katanya.
Hasan menegaskan, yang memiliki data lengkap penyandang disabilitas yaitu dari KPU. Dari data yang dimiliki bisa mengakomodir seluruh kebutuhan pemilih. “Teman-teman KPU punya moto melayani. Ayo layani disabilitas sebagaimana melayani pemilih yang lain,” katanya.
Berdasarkan pengawasan pada pemilih presiden Februari lalu, Bawaslu Provinsi NTB adanya TPS yang tidak ramah disabilitas. Sehingga para pemilih kesulitan untuk bisa menyalurkan hak suaranya. “Pada pilkada ini tidak terulang lagi. Kan orang yang rugi melakukan kesalahan yang sama pada periode selanjutnya. Lebih banyak kita lihat itu TPS yang tidak ramah,” katanya.
Sementara itu, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Provinsi NTB, Sri mengatakan TPS yang disiapkan belum semuanya ramah terhadap penyandang disabilitas. “Tidak askes untuk penyandang disabilitas itu menunggu ketika dipanggil. Kan seharusnya ada,” katanya.
Ia mengaku, para penyandang disabilitas tidak ingin menjadi prioritas hanya saja pelayanan yang diberikan bisa lebih ramah dengan keterbatasan yang dimiliki. “Misalnya disabilitas mental. Untuk disabilitas mental ini tidak bisa terlalu lama untuk berada di satu tempat. Jadi bagaimana pemilu ini mengakomodir selain akses tapi juga pelayanan,” harapnya. (azm)
