Mataram (Inside Lombok) – Efisiensi yang diberlakukan pemerintah saat ini turut memangkas anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), bahkan hingga 70 persen. Meski begitu, kebijakan ini disebut tidak akan membuat pembangunan infrastruktur di daerah melambat.
Anggota Komisi IX DPR RI, Muazzim Akbar mengatakan dengan adanya efisiensi anggaran ini akan ada prioritas pembangunan. “Ada prioritas pembangunan infrastruktur dan tidak asal bangun-bangun saja,” ungkapnya.
Ia mengatakan, jika ada pembangunan infrastruktur prioritas yang akan dilakukan maka pemda harus sampaikan. Dengan begitu, alokasi anggaran untuk pembangunan tersebut bisa diberikan. “Misalnya ini prioritas. Jalan menuju ini rusak parah. Maka sampaikan dan blokirnya kita akan buka lagi,” kata anggota DPR RI asal NTB ini.
Ia menekankan, penggunaan anggaran untuk program yang sudah dibuat harus mengacu pada skala prioritas. “Kita berikan pelajaran kepada bupati walikota dan Gubernur ini insta allah bisa lebih baik,” ujarnya.
Dijelaskannya, efisiensi anggaran tahun ini bukan berarti dipotong. Hanya saja pemerintah pusat memblokir dan akan diberikan ketika memang dibutuhkan untuk program prioritas. “Menurut informasi yang didengar anggaran itu dipotong, itu bukan dipotong tapi diblokir. Jadi kapan-kapan bisa dibuka, jadi bukan dibuka dan kita efisiensi,” katanya.
Efisiensi anggaran ini juga lanjut Ketua DPW PAN NTB ini agar Gubernur, bupati dan walikota bisa lebih hati-hati dalam menggunakan APBD. Efisiensi anggaran ini tidak menyasar pada program pemberdayaan masyarakat melainkan perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas, studi banding dan lainnya seperti acara seremonial.
“Itu yang coba kita sisir. Jadi kementerian keuangan bersama langsung dengan Presiden dan juga DPR RI menyisir itu semua. Misalnya anggaran untuk provinsi ini kita blokir atau pending dulu,” katanya.
Sementara itu, anggaran yang sudah diberikan diminta untuk digunakan dengan maksimal. Jika sudah anggaran yang ada sudah habis digunakan maka pemda diminta untuk melakukan koordinasi dan akan dialokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan.
“Anggaran itu tetap ada. Satu tujuan kita agar pemerintah ini hati-hati menjalankan anggaran. Tidak seenaknya saja. Misalnya kita kasih Rp5 triliun seenaknya saja menggunakan mau ke luar negeri,” katanya. (azm)
