Lombok Timur (Inside Lombok) – Pemda Lombok Timur (Lotim) punya inovasi layanan pelaporan setiap permasalahan masyarakat lewat program Lapor Bup yang bisa diakses di laman laporbup.lomboktimurkab.go.id. Sayangnya, program ini nampaknya belum dimanfaatkan maksimal oleh masyarakat.
Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Diskominfo) Lotim, Fauzan mengatakan wadah pelaporan itu telah diterbitkan Pemda Lotim sejak 4 tahun silam. Tingkat efektivitas pelayanannya pun disebut mencapai 98 persen untuk mengatasi laporan keluhan masyarakat.
“Masyarakat kita masih belum banyak yang memanfaatkan fasilitas yang kita buat, padahal itu tingkat efektivitasnya mencapai 98 persen dan masalah bisa cepat selesai,” ungkapnya, Rabu (21/05/2025).
Inovasi pelaporan tersebut tak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang berada di Lotim saja, melainkan juga masyarakat yang menjadi TKI atau TKW yang di luar negeri dapat memanfaatkan website pelaporan tersebut jika terjadi kekerasan dari majikan atau hal yang membahayakan lainnya. Sehingga hal tersebut dapat langsung diketahui oleh Bupati dan segera menyelesaikan masalah yang dialami. “Kalau masyarakat kita yang di luar negeri ketika dia melaporkan langsung bisa kita koordinasikan dengan pihak advokasi buruh migran dan pihak lainnya,” katanya.
Hal itu juga berlaku bagi masyarakat yang ada di Lotim, di mana mereka bisa melaporkan segala keluhannya seperti jalan rusak, gangguan, masalah air PDAM dan segala bentuk pelaporan lainnya. Hal itu untuk melaporkan kepada Bupati apa yang terjadi sebenarnya di lapangan dan langsung dapat diatensi.
“Pelaporan penggunaan dana desa juga dapat dilaporkan, jalan rusak, bahkan sampai air PDAM yang macet juga dapat dilaporkan. Nanti Bupati akan mengerahkan OPD terkait untuk penyelesaiannya,” terangnya.
Diungkapkannya, seperti beberapa pelaporan yang telah ditangani seperti air PDAM yang bermasalah, kandang ayam di tengah pemukiman yang mengganggu serta ratusan pelaporan yang sudah ditangani. Namun hal itu justru saat ini masih kurang dimaksimalkan oleh masyarakat, terhitung sejak Januari sampai Mei, hanya 80 pelaporan yang masuk ke Lapor Bup.
“Ada yang melapor tentang PDAM pada malam hari, besoknya langsung dapat diperbaiki. Bahkan sampai ada yang melaporkan kasus perselingkuhan, tapi untuk ranah pribadi itu kita minta melaporkan ke APH dulu,” tuturnya.
Fauzan berharap Lapor Bup dapat dimaksimalkan betul oleh masyarakat untuk melapor segala bentuk keluhannya, karena melalui hal itu dapat langsung terkoneksi ke Bupati dan segera langsung tertangani dengan baik oleh OPD yang menaunginya.
“Tingkat efisiensi yang sangat tinggi ini kita harapkan dapat dimaksimalkan oleh masyarakat dengan baik. Bahkan ini menjadi bagian dari transparansi dan berhasil mendapatkan apresiasi dari Kemendagri karena sangat efektif untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat,” pungkasnya.
Bahkan jika ada masyarakat yang tidak mampu mendapatkan bantuan sosial, maka bisa langsung dilaporkan dan akan segera ditindaklanjuti dan dapat memperoleh haknya sesuai dengan keadaan yang dialaminya. (den)
