Mataram (Inside Lombok) – Sebanyak 1500 tenaga ahli dan terampil dari NTB disiapkan untuk memenuhi kebutuhan dalam persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Para tenaga kerja ini telah dilatih oleh Kementerian PUPR dalam rangka memenuhi tenaga-tenaga kerja yang sesuai untuk pembangunan IKN.
Kabid Jasa Konstruksi Dinas PUPR NTB, Hasim menerangkan belum lama ini dari pemerintah pusat melihat sebanyak 1500 orang tenaga kerja di NTB untuk kebutuhan IKN. Para tenaga kerja dilatih berasal dari siswa-siswi di STM (Sekolah Teknik Mesin), kemudian ada juga dari Universitas Mataram (Unram), Universitas Nahdlatul Ulama (UNU), Universitas Teknologi Sumbawa (UTS). Serta beberapa tenaga tukang di semua kabupaten/kota yang sudah bersertifikat.
“Iya sudah 1.500 orang untuk kebutuhan persiapan pembangunan IKN, itu tenaga ahli dan terampil,” ujar Hasim, Kamis (22/6). Para tenaga kerja disiapkan ini tidak ada pemanggilan, karena saat ini di lokasi IKN baru beberapa bangunan saja tengah dalam proses pembangunan. Sehingga tidak banyak membutuhkan tenaga konstruksi. “Tetapi kalau sudah mulai bergerak ke depannya, mungkin habis pemilu. Nanti akan banyak membutuhkan tenaga konstruksi di Kalimantan,” jelasnya.
Disebutkan, potensi tenaga kerja yang bisa terserap di IKN cukup besar. “Semua provinsi dia siapkan untuk tenaga konstruksi dan lainnnya itu,” terangnya.
Di sisi lain, 1.500 orang yang telah dilatih ini, kemungkinan akan ada penambahan pelatihan. Tidak hanya dari pemerintah pusat, tetapi ada juga pelatihan dari pemerintah daerah.
“Terus kita tambah memang, kemarin kita harapkan tidak hanya kementerian saja yang melatih. tetapi kabupaten kota juga ikut melatih. 1.500 orang ini pelatihannya didanai dari kementerian dan mereka sudah dapat sertifikat,” jelasnya.
Untuk diketahui, pada pertengahan 2019, Presiden Indonesia Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota Indonesia akan dipindahkan ke luar Jawa. Lokasi ibu kota baru merupakan wilayah yang meliputi sebagian besar wilayah administrasi Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Provinsi Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini merupakan salah satu proyek prioritas strategis yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Indikasi nominal kebutuhan pendanaan IKN yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 sebesar Rp466 triliun.
Presiden pun meyakini proyek IKN akan rampung dalam 15 hingga 20 tahun mendatang dan IKN menjadi kota pemerintahan. Sedangkan Jakarta, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara, Presiden menyebut Jakarta akan tetap diperbaiki dan menjadi kota bisnis, pariwisata, hingga ekonomi. (dpi)
