Mataram (Inside Lombok) – Penyakit mulut dan kuku (PMK) kembali merebak. Awal 2024 ini, sebanyak 21 sapi kembali diserang PMK di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).
“Ada 21 kasus PMK di Lotim,” ujar Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Muhamad Riadi, Senin (6/1) pagi.
Munculnya kasus ini setelah NTB zero PMK. Saat ini kondisi puluhan sapi sudah sembuh semua. “Kemarin yang saya cek itu di Pringgasela, Suela, dan itu sudah sembuh semua. Sehat sapinya,” ungkap Riadi.
Setelah muncul kembali PMK ini, pemda mengkhawatirkan akan kembali menyerang ternak warga, terutama pada bayi-bayi sapi yang baru lahir disebabkan karena kekebalan vaksin PMK tidak diturunkan ke janin sapi. “Karena kan kekebalan vaksin itu tidak diturunkan. Ini yang butuh vaksin,” ujarnya.
Namun persoalan yang terjadi, pemerintah pusat tidak lagi mengalokasikan anggaran untuk vaksin ternak sapi. Artinya, vaksin ternak akan ditanggung sendiri oleh para peternak. “Kemarin aja kita (pemda) tanggung vaksin, peternaknya tidak mau. Apalagi sekarang,” katanya.
Puluhan sapi yang terserang PMK di Lotim sudah memiliki kekebalan tubuh karena sudah divaksin. Sehingga bisa sembuh dari penyakit tersebut. “Yang dilaporkan kasusnya kan sudah kita vaksin cuma dia kena makanya dia bisa sembuh,” katanya.
Sementara untuk kasus PMK di daerah lain di NTB belum ada laporan. “Belum ada kalau di kabupaten yang lain,” katanya. Capaian vaksin PMK di NTB sudah lebih dari 90 persen. Dengan capaian ini Pemda Provinsi NTB akan mengusulkan menjadi daerah bebas PMK.
“Sebenarnya tinggal satu tahun lagi kemudian kita vaksin lagi dan mencapai 90 persen, dan disurvey terbentuk anti bodinya kami akan usulkan daerah bebas PMK. Tapi dengan adanya kasus ini kita tidak berani,” tegasnya.
Untuk merealisasikan kembali vaksin ini, Disnakeswan NTB sudah berkoordinasi kembali dengan pemerintah pusat. Hanya saja, belum bisa dilakukan karena tidak ada anggaran. “Belum ada anggaran lagi,” kata Riadi.
Untuk tahun 2025 ini, Riadi mengaku belum mendapatkan laporan. “Sekarang tanggal 6 Januari belum. Jadi tanggal 1-6 Januari belum dapat informasinya,” katanya. (azm)
