Mataram (Inside Lombok) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meluncurkan unit disabilitas. Pembuatan unit disabilitas ini agar semua kalangan bisa tetap terlayani khususnya dalam mitigasi bencana.
Sekretaris BPBD Provinsi NTB, Ahmad Yani mengatakan selama ini penyandang disabilitas masih memiliki keterbatasan salah satunya akses pekerjaan. Selain akses pekerjaan, mitigasi bencana sangat penting bagi penyandang disabilitas.
“Jika terjadi gempa mereka menyelamatkan diri dan tentu ada unit disabilitas bekerjasama dengan BPBD untuk edukasi,” katanya Selasa (3/12) katanya. Diharapkan, semua kabupaten dan kota di NTB juga memiliki unit disabilitas. Dengan begitu, seluruh penyandang disabilitas bisa mendapatkan akses yang sama. “Layanan ini berkaitan dengan akses,” katanya.
Ia mencontohkan, jika terjadi gempa maka setiap bangunan baik milik swasta atau pemerintah diharapkan harus ramah disabilitas. “Kalau terjadi gempa bagaimana layanan mereka. Misalnya di hotel prime park ini ada jalur khusus. Aksesnya ada baik jalur informasi maupun lainnya,” ucapnya.
Menurut Ahmad Yani, jumlah bangunan yang ramah disabilitas ini masih sangat rendah di NTB. BPBD NTB mendorong agar agar bangunan yang dibuat ramah terhadap disabilitas. Sementara untuk di wilayah pemukiman warga, pemerintah harus lebih masif memberikan edukasi. “Edukasi terhadap seluruh desa wilayah. Karena kita juga dari BPBD mempunyai destana (desa tanggung bencana) dan bisa dipadukan dengan program unit disabilitas,” tegasnya.
Program-program dari unit disabilitas nantinya bisa digabungkan dengan program Destana. Karena diharapkan program unit disabilitas ini akan direalisasikan di seluruh kabupaten dan kota di NTB. “Untuk saat ini hanya ada di BPBD Provinsi NTB. Kalau untuk kebawah nanti kita bentuk di seluruh kabupaten dan kota,” katanya.
Sementara itu, Asisten III setda Provinsi NTB, Wirawan Ahmad mengatakan sangat mengapresiasi program unit layanan disabilitas. Pasalnya, dari puluhan provinsi di Indonesia baru empat daerah yang sudah memiliki layanan tersebut.
“Ini bentuk implementasi dari layanan ekslusif terutama bagaimana melindungi teman-teman disabilitas dari bencana yang terjadi dengan cara menyediakan akses yang bisa memproteksi mereka dari bahaya,” katanya. Empat daerah yang sudah memiliki layanan disabilitas yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT. (azm)
