Mataram (Inside Lombok) – Ratusan massa aksi dari Persatuan Driver Ojol Provinsi NTB menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD dan Gubernur NTB, selasa (20/5) siang. Massa aksi menuntut agar hapuskan skema bisnis aplikator yang melanggar regulasi tarif.
Salah seorang massa aksi, Budiman mengatakan massa aksi berasal dari ojol dan Grabcar menyuarakan keluhan yang selama ini merugikan para ojol. Mereka menuntut pemerintah harus tegas berikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi. Selain itu, potongan biaya aplikasi maksimal 10 persen.
Tuntutan lainnya ke pemerintah daerah yaitu stop pendaftaran driver online di NTB dan tingkatkan tarif dasar 3.400-6.700 per km transportasi online di NTB. Sedangkan tuntutan secara nasional yaitu ratakan argo online 5.000-7.000 per km. Tidak itu saja, potongan 5-10 persen.
Para ojol juga menuntut agar aplikator menghapus program hemat serta bonus tanpa syarat. “Ini yang ikut mulai dari Shopee, Grab, Gojek, Maxim. Semuanya ikut ini,” katanya.
Ia mengatakan, pemotongan yang diberlakukan selama ini sangat merugikan para mitra. Pasalnya, pendapatan yang diperoleh tidak memberikan keuntungan dan malah rugi karena harus terpotong untuk beli bensin dan lainnya. “Misalnya Rp10 ribu pendapatan kita. Terus dipotong Rp2 ribu itu 20 persen,” katanya.
Biasanya pemotongan yang diberlakukan aplikator ini yaitu 5-10 persen namun saat ini meningkat dan ini merugikan para ojol. “Ini sudah lama sejak tahun 2024,” katanya.
Dengan adanya aturan baru ini, pendapatan yang diperoleh menurun drastis. Biasanya sebelum aturan baru diberlakukan, ia mengaku bisa mendapatkan mencapai Rp400 ribu per hari. “Sebelum ada aturan ini memang dulu per hari Rp300-400 ribu. Sekarang nyari Rp100 ribu saja susah,” katanya.
Dalam aksi tersebut, massa aksi ditemui Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Patompo Adnan dan anggota yang lain. Ia mengatakan akan segera menjadwalkan mediasi untuk menyelesaikan keluhan para driver ojol. “Kami akan mediasi dan duduk bersama. Ini kan usulan dan kita buat agendanya secepat mungkin,” katanya.
Komisi V DPRD NTB berkomitmen untuk menyuarakan tuntutan para driver ojol yang ada di NTB. DPRD NTB akan segera memanggil instansi terkait untuk menyelesaikan persoalan para diver ojol ini. Karena aksi demo yang dilakukan bukan saja di NTB melainkan secara nasional. “Kami setuju dan siap jadi garda depan. Kami akan mengawal keluhan para ojol,” tegasnya. (azm)
