Mataram (Inside Lombok) – Dinas Kesehatan Provinsi NTB mencatat dalam lima tahun terakhir, angka stunting di wilayah tersebut menunjukkan pola yang tidak stabil dan cenderung fluktuatif.
Pada 2019, prevalensi stunting di NTB tercatat sebesar 36,8 persen. Angka ini mengalami penurunan sebesar 5,2 persen pada 2020 menjadi 31,4 persen. Namun, di 2022 kembali naik sebesar 1,3 persen menjadi 32,7 persen, lalu turun drastis sebesar 8,1 persen pada 2023 menjadi 24,6 persen. Sayangnya, tren tersebut kembali berbalik naik 5,2 persen pada 2024 dengan angka mencapai 29,8 persen.
Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Tuti Herawati mengungkapkan meningkatnya kasus stunting di daerah ini salah satunya dipicu oleh masih tingginya angka pernikahan usia dini. Selain itu, pola asuh yang kurang tepat serta masih kuatnya kepercayaan terhadap mitos-mitos menjadi faktor pendukung lainnya. “Untuk menekan angka stunting, diperlukan berbagai bentuk intervensi, khususnya dalam mencegah pernikahan anak,” ujarnya, Selasa (3/6).
Menurutnya, berbagai persoalan menjadi penyebab utama stunting di NTB. Diantaranya adalah pernikahan usia anak, kondisi kesehatan bayi dan ibu hamil, kemiskinan, kerentanan keluarga, pasangan usia subur yang tidak sehat, pola asuh yang keliru, serta terbatasnya akses terhadap air bersih.
Ia juga menambahkan bahwa terhentinya program Bakti Stunting, yang sebelumnya digalakkan melalui kolaborasi antar-OPD, turut berkontribusi pada meningkatnya angka stunting. Program tersebut, yang sangat aktif dijalankan di masa pemerintahan sebelumnya, memberikan dampak positif yang signifikan. “Meski hanya berupa distribusi telur, program tersebut mencerminkan komitmen nyata dari pemerintah provinsi untuk mengatasi stunting di NTB,” imbuhnya.
Ia menilai adanya kesadaran kolektif bahwa masalah stunting harus menjadi perhatian bersama. Pada masa lalu, upaya penanganan stunting melibatkan berbagai pihak—mulai dari kepala desa hingga tenaga puskesmas—dalam melakukan pendampingan serta survei stunting secara langsung. “Dulu, isu stunting menjadi perhatian semua pihak. Bahkan kepala desa diminta untuk mengalokasikan anggaran desanya untuk penanganan stunting,” jelasnya lebih lanjut.
Tuti menekankan pentingnya mempertahankan dan melanjutkan program-program penanganan stunting yang pernah berjalan. Ia menilai bahwa inisiatif seperti gotong royong Bakti Stunting dan posyandu keluarga terbukti efektif menurunkan angka stunting di NTB. “Posyandu keluarga itu melibatkan seluruh anggota keluarga, bukan hanya bayi dan ibu hamil. Ini yang harus kita jaga dan kembangkan secara masif,” pungkasnya. (gil)
