Mataram (Inside Lombok) – Pemilu 2024 mendatang akan menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia. Namun momen itu juga menjadi atensi semua pihak, terlebih seringkali meningkatkan potensi munculnya “post truth” atau politik pasca-kebenaran.
Politik pasca-kebenaran atau post truth adalah budaya politik yang perdebatannya lebih mengutamakan emosi dan keluar dari inti kebijakan. Selain itu, poin topik pidato seringkali ditegaskan berkali-kali tanpa mendengarkan balasan yang berbobot maupun logis.
Melihat potensi itu, Kapolda NTB, Irjen Pol Djoko Poerwanto menerangkan seluruh stakeholder yang ada di NTB telah sepakat dalam membentuk satu kesatuan untuk pemilu 2024 yang damai bagi seluruh masyarakat. Meski begitu, adanya gejala post truth tetap perlu diantisipasi.
“Post truth itu adalah tentang ketidakbenaran terhadap fakta yang benar. Jadi fakta yang tidak benar bisa dibolak balikan. Itu saya anggap tidak boleh terjadi di NTB,” ujar Djoko, Selasa (22/8).
Guna memerangi hal itu, seluruh masyarakat maupun pemerintah serta stakeholder terkait diminta bersama-sama menjaga proses persiapan dan pelaksanaan pemilu nantinya. Sehingga pemilu 2024 di NTB berjalan aman dan nyaman.
“Tidak boleh ada orang atau kelompok dalam ruang waktu dan tempat membuat tidak nyaman (selama pemilu, Red),” jelasnya.
Menurutnya, gejala post truth paling mungkin muncul lewat media sosial. Mengingat masyarakat lebih mudah mengakses informasi melalui media sosial. Meski demikian, dari pemerintah, kepolisian maupun pihak terkait telah melakukan sosialisasi di beberapa tempat di NTB terkait dengan hal itu.
“Saya sebagai Kapolda, bersama Danrem (162/WB) dan yang lainya, kita berharap itu (post truth) tidak terjadi. Maka sosialisasinya harus setiap saat. Kalau terjadi, maka kepentingan umum harus lebih diutamakan,” imbuhnya. (dpi)
