Mataram (Inside Lombok) – Provinsi NTB menjadi daerah penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelima terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi NTB terus berikhtiar memberikan perlindungan dan peningkatan keterampilan maksimal kepada para pahlawan pahlawan devisa negara yang dikirimkannya.
Untuk menguatkan ikhtiar tersebut, Pemprov NTB menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Kepala BP2MI, Abdul Kadir Karding yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin, bertempat di Pendopo Gubernur NTB, Rabu 11 Desember 2024.
Rapat tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Forkopimda dan jajaran Pemerintah Provinsi NTB serta pihak-pihak terkait dalam rangka koordinasi dan mematangkan tata kelola PMI dari hulu ke hilir yang fokus pada kualitas perlindungan PMI dan memaksimalkan penempatan PMI terampil.
Dalam kesempatan tersebut, Hassanudin mengungkapkan besarnya animo masyarakat NTB untuk menjadi PMI menjadi atensi khusus. Karenanya, pemprov memberikan dan melindungi hak-hak PMI melalui penguatan keterampilan, sosialisasi, pembentukan tim pencegahan PMI non prosedural dan perlindungan PMI.
Selain itu, pemerintah juga membuka kembali sistem penempatan satu kanal khusus Arab Saudi, serta membentuk pusat informasi di desa kantong-kantong PMI dengan melibatkan posyandu keluarga. Dengan berbagai upaya itu, Hassanudin berharap kasus eksploitasi, human trafficking, dan TPPO akan berkurang atau dicegah, sehingga NTB dapat mengirimkan para PMI dengan aman dan nyaman.
Sementara itu, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding mengungkapkan rapat koordinasi ini penting digelar karena Provinsi NTB termasuk provinsi dengan pengiriman PMI terbanyak di Indonesia. “Kehadiran saya untuk menyampaikan dan memperkenalkan kementerian baru ini dan membangun koordinasi dengan daerah tentang apa yang bisa kita lakukan untuk membangun ekosistem pengiriman PMI ke luar negeri dengan jaminan aman, nyaman, dan terlindungi. Intinya berangkat migran pulang juragan,” jelasnya. (r)
