Lombok Utara (Inside Lombok) – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) NTB terus melakukan pengawasan terhadap proses pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024, baik calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan walikota, wakil walikota. Pada pengawasan kali ini Bawaslu NTB menemukan beberapa ASN (Aparatur Sipil Negara) aktif melakukan pendekatan ke partai politik (parpol).
Ketua Bawaslu NTB, Itratip menyatakan hasil pengawasan ditemukan di 10 kabupaten/kota di NTB, ada beberapa ASN yang diduga aktif melakukan pendekatan ke parpol. Nama-nama yang bersangkutan itu sudah direkomendasikan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Ada satu ASN (di Lombok Utara) yang sudah kita rekomendasikan dan sudah lama, di NTB ini sekitar 10 ASN dan itu semua sudah kita laporkan ke situ (KSN),” ujarnya usai HUT KLU ke 16 di Kantor Bupati KLU, Senin (22/7).
Pihaknya pun kini menunggu keputusan KASN sebagai pihak yang berkewenangan memberikan sanksi. “Jadi bawaslu itu hanya sampai di tingkat meneruskan laporan atau merekomendasikan ke KSN untuk melakukan penilaian atas dugaan laporan atau rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu,” ungkapnya.
Diterangkan, ASN yang ingin maju pada pilkada 2024 harus mengundurkan diri sebagai syarat untuk mereka bisa mendaftarkan diri. Di mana pengunduran diri dilakukan pada saat mendaftarkan diri di KPU. Hal inilah yang menjadi pantauan Bawaslu.
Para ASN yang hendak maju pilkada pun diingatkan tidak menggunakan fasilitas negara dalam proses pendekatan mereka, sehingga tidak muncul sikap politik praktis. “Saya kira itu akan menjadi atensi kita juga, mudah-mudahan proses politik berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan,” ucapnya. (dpi)
