Mataram (Inside Lombok) – Sampai saat ini surat keputusan (SK) yang menunjuk NTB sebagai tuan rumah PON 2028 mendatang belum diterbitkan pemerintah pusat. Meski begitu, KONI NTB mengaku optimis provinsi ini akan menjadi tuan rumah. Karenanya, persiapan venue pun tetap dijalankan.
Ketua Umum KONI NTB, Mori Hanafi mengatakan persiapan venue PON 2028 sudah mulai dilakukan oleh masing-masing cabang olahraga (cabor). Bahkan masing-masing cabor sudah koordinasi dengan PB cabor yang ada di pusat.
“Kami tetap yakin proses jalan terus. Kami tetap berkomunikasi dengan utamanya sudah pada tahap pemprov cabor sudah berkomunikasi dengan PB cabor yang ada di pusat,” katanya.
Ia mengatakan, koordinasi yang dilakukan agar PB Cabor melakukan pemeriksaan venue-venue yang ada di NTB. Misalnya, untuk cabor muaythai yang akan dipusatkan di Teras Udayana Kota Mataram. Selain itu, Aero sport akan dipusatkan di Sky Lancing Kabupaten Lombok Tengah. “Cabor-Cabor lain juga sudah dalam proses. Jadi prosesnya terus dan persiapan juga jalan terus dan mudah-mudahan ada waktu KONI bertemu dengan pak gubernur,” ungkapnya.
Ketua KONI NTB sekaligus anggota DPR RI ini mengatakan, KONI NTB akan mempresentasikan persiapan yang sudah dilakukan ke Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal. Hasil presentasi itu nantinya akan dibawa gubernur NTB ke Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI. “Kita tetap on track persiapan jalan terus,” katanya.
Ia tidak mempermasalahkan SK sebagai tuan rumah yang belum diberikan. Pasalnya, waktu untuk pelaksanaan disebut masih panjang sehingga masih ada waktu untuk mempersiapkan segala kebutuhan. “Kita masih tiga tahun. Optimis. Masih 3,5 tahun. Kalau PON Aceh-Sumut itu 1,5 tahun baru keluar SK nya. Jadi tidak usah terlalu dibesar-besarkan SK yang belum keluar,” terangnya.
Jika nanti sudah ada ketua PB PON, maka hal tersebut akan memperkuat kembali NTB sebagai tuan rumah. Karena Ketua PB PON itu biasanya langsung Gubernur dan jika sudah ditunjuk maka persiapan yang dilakukan lebih maksimal.
“Saat ini karena belum ada PB PON KONI tetap bekerja. Nanti kalo sudah ada PB PON dan PB PON itu Ex officio ketuanya ada gubernur kit lebih yakin lagi dan jalanya lebih kencangnya,” ungkap Mori.
Sementara untuk perbaikan GOR yang diprediksi membutuhkan anggaran sebesar Rp500 miliar akan tetap berjalan. Karena perbaikan gedung olahraga ini nantinya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Meskipun nantinya ada sharing anggaran dengan Pemda Provinsi NTB. Misalnya anggaran untuk detail engineering design (DED) bersumber dari Pemprov NTB. “Kita yakin akan diberikan anggaran itu untuk perbaikan GOR dan sekitarnya. Jadi catatan kita lihat venue yang lain tidak ada masalah. Sudah siap,” katanya. (azm)
