Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Belanda mengembalikan sekitar 300 benda bersejarah yang sempat dirampas dalam masa penjajahan. Dari benda yang dikembalikan, sekitar 130 benda berasal dari NTB. Untuk itu, Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi mengirimkan surat ke Kementerian Pendidikan agar bisa memamerkan benda-benda bersejarah tersebut di daerah.
Surat permintaan pun sudah dikirimkan, Selasa (12/12) ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTB, Aidy Furqan mengatakan pemeran di dalam daerah bisa memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kondisi zaman dahulu dan memperkenalkan kebudayaan kepada masyarakat.
Untuk memastikan pemeran tersebut, koordinasi masih dilakukan dengan direktur Kebudayaan dengan Kementerian Pendidikan RI. “Kalau tidak bisa bendanya pada bulan Desember ini, kita masih minta filmnya tentang proses pengembalian benda-benda itu sampai ke sini. Jadi kita bisa lihat detail-detailnya,” katanya, Selasa (12/12) sore.
Ia mengatakan, benda-benda bersejarah yang dipamerkan sebanyak 60 persen merupakan milik Provinsi NTB, khususnya Pulau Lombok. “Pengembalian ini tidak sekarang saja tapi secara bertahap. Tahun ini paling banyak dikembalikan sama Pemerintah Belanda,” katanya.
Benda-benda bersejarah dari NTB yang dipamerkan yaitu berupa keris, berlian, emas, bros dan beberapa aksesoris lainnya. Untuk dinilainya sendiri belum diketahui secara pasti. “Kalau arca itu dari Pulau Jawa ya. Kalau kita itu ada perangkat makan minum, alat pertanian dan lebih di dominasi emas gelang kaki, gelang tangan, cincin, bros, berlian,” ujarnya.
Dikatakan Aidy, perhiasan zaman dulu masih dalam kondisi bagus dan terpelihara. Menurutnya, kualitas emas pada zaman dulu asli dan bentuk mata-mata cincin sekarang sudah ada sejak zaman penjajahan.
“Tidak saja mutiara tapi sudah berlian. Kalau kita diberikan untuk pameran mungkin cuma seminggu yang aslinya. Dan nanti kita rapat koordinasi sama korem dan Polda untuk pengamanan,” tegasnya.
Ditegaskan, pameran tersebut kemungkinan tidak bisa digelar bulan Desember ini melainkan pada tahun 2024 mendatang. “Ini masih dikoordinasikan dengan pak Menteri dikasihnya kapan,” katanya. (azm)
