Mataram (Inside Lombok) – Beras bantuan pangan bagi masyarakat kurang mampu selama tiga bulan. Yakni Maret, April, dan Mei 2023, sudah tersalurkan hingga 9.569 ton selama Maret dan April. Sedangkan untuk Mei 2023 alokasinya belum tersalurkan, karena masih terkendala..
“Alokasi Maret sudah disalurkan 100 persen atau sebesar 6.202 ton. Untuk alokasi April, sudah tersalurkan 3.367 ton atau 55 persen. Untuk alokasi Mei belum tersalurkan,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, David Susanto, saat dihubungi Rabu (24/5).
Pada Mei 2023 belum tersalurkan lantaran masih adanya kendala, kaitan dengan kemasan beras untuk bantuan pangan. Sampai dengan saat ini masih menunggu kemasannya datang, jika sudah ada kemasannya, maka Bulog NTB akan langsung mengalokasikannya.
“Kemasan itu ada tersendiri, seperti raskin. Dan iya seluruh daerah kemasannya sama semua, itu yang kita tunggu sampai disini,” terangnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan melalui Bulog untuk menyalurkan beras kepada masyarakat kurang mampu selama tiga bulan. Maret, April, dan Mei 2023. Secara nasional, beras yang disalurkan mencapai 600.000 ton. Dan di Nusa Tenggara alokasinya sebanyak 18.000 ton selama tiga bulan.
Bantuan tersebut bersumber dari cadangan pangan pemerintah tahun 2023 dan disalurkan sebagai bagian dari program bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah. Bantuan pangan ini diberikan sebagai upaya pemerintah dalam membantu masyarakat dan meringankan beban ekonomi mereka.
Bantuan ini akan diberikan kepada keluarga yang tergolong miskin dan kurang mampu, serta membutuhkan bantuan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Penyaluran bantuan pangan terus dilakukan, by name by address dibantu oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Dalam rangka penyaluran yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini, tidak ada kendala di lapangan. Sehingga diharapkan penyaluran sesuai waktu yang ditentukan. Beras Cadangan Pangan Pemerintah (CBP) sebanyak 18.000 disalurkan untuk 620.000 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima 30 Kg untuk jatah 3 bulan (10 Kg/bulan).
“KPM akan menerima beras berkualitas bagus yang dihasilkan dari daerah sendiri. Beras NTB sudah terkenal kualitasnya, jadi tidak perlu khawatir,” terangnya.
Untuk itu diharapkan masyarakat tidak perlu panik dengan harga pangan. Penerima tidak perlu lagi turun ke pasar untuk membeli beras, dengan telah didistribusikannya beras bansos oleh pemerintah.
Sementara itu, berdasarkan data Bapanas mencatat penyaluran bantuan pangan berupa beras 10 kilogram masih berlangsung. Realisasi beras yang tersalur untuk alokasi tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei telah mencapai 47 persen. Penyaluran bantuan dilakukan di 38 provinsi. Data mencatat penyaluran tertinggi meliputi Provinsi Bengkulu 67 persen, Bangka Belitung 61 persen dan Banten 59 persen.
Ada 3 provinsi dengan penyaluran bantuan terendah. Di antaranya NTB 16 persen, Gorontalo 20 persen dan Papua Tengah 25 persen.
“April belum selesai (penyalurannya, red), terus secara nasional pun belum ada yang selesai 100 persen seluruh Indonesia. Penyaluran di NTB berada di urutan ke 7 dari 26 Kanwil Bulog se Indonesia di April,” jelasnya. (dpi)
