Mataram (Inside Lombok) – Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) menjamin pengelolaan dana haji aman dan tidak ada dana tersebut diarahkan untuk pembangunan infrastruktur apapun. Bahkan dipastikan tidak ada celah dana haji digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan dan mekanisme BPKH.
BPKH juga dalam menjaga integritas para pegawainya, secara berkala melakukan beberapa program. Seperti untuk SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan) yang sudah dikerjasamakan dengan KPK, hal ini sebagai salah usaha mitigasi dan pencegahan keamananya.
“Total dana yang dikelola Rp169 triliun, semoga kita bisa mencapai 170 triliun sampai akhir tahun. Saya jamin pastikan tidak ada dana yang dipakai untuk infrastruktur, IKN, TOL dan lainnya,” ujar Sekretaris Badan BPKH Ahmad Zak, Kamis (26/9).
Saat ini dana haji yang ada dikelola untuk investasi sebesar 75 persen dan penempatan di bank 25 persen. Sementara dari dana yang dikelola Rp169 Triliun, sebesar Rp122 triliun dengan investasi berupa surat berharga, emas dan surat berharga lainnya (SBSN/SDHI-PBS, RDST, Sukuk Korporasi), Rp118,06 triliun (72,36 persen).
Selanjutnya, investasi Langsung Rp4,03 triliun (2,47 persen), dan investasi Lainnya Rp0,4 triliun (0,25 persen). Kemudian sebesar Rp40,67 triliun ke penempatan di bank, yakni berupa Giro, Tabungan dan Deposito Syariah Rp40,67 triliun (24,93 persen)
“Instrumen Investasinya seluruh kinerjanya bagus semua, mungkin ratenya yang berbeda beda. Tapi secara garis besarnya diatas 6 persen, hasilnya setahun itu bisa lebih dari Rp1 triliun (investasi dan bank) di bank juga ada hasilnya,” jelasnya.
Lebih lanjut, perkembangan perluasan instrumen investasi juga sudah dilakukan, seperti emas sekarang sudah mulai dimainkan. Meskipun jumlahnya sangat sedikit untuk tahun ini. Begitu juga dengan investasi lainnya. “Investasi langsung juga sudah kita buka dan terakhir ini mungkin kalau bisa ke investasi yang sahamnya lebih tinggi. Tentunya itu resikonya juga tinggi, tapi nanti akan kami coba,” pungkasnya. (dpi)
