Mataram (Inside Lombok) – Sebagai langkah antisipasi terjadinya kekerasan atau pelanggaran lainnya di lingkungan pondok pesantren (ponpes), Kementerian Agama (Kemenag) NTB akan membuat tim satuan tugas (satgas). Satgas ini nantinya akan dibentuk di semua ponpes yang ada di NTB.
Kepala Kantor Wilayah Kemenag NTB, Zamroni Aziz mengatakan satgas yang dibentuk nantinya akan menangani semua persoalan yang ada di ponpes. Anggota dari satgas tersebut dari para keluarga besar ponpes.
“Ponpes itu punya otoritas sendiri. Karena itu yayasan dan itu lembaga pendidikan yang memang hak prerogatif mengelola ketua yayasan dan pendiri. Kami Kementerian Agama ini hanya bagaimana proses belajar mengajar dan kurikulum,” katanya.
Ia mengatakan, ponpes memiliki kebijakan sendiri yang tidak bisa diintervensi bahkan oleh Kementerian Agama. Misalnya adanya ponpes yang tidak menerima dana BOS. “Ini banyak di Pulau Jawa. Ini tidak bisa kita paksakan. Kalau harus menerima karena mereka punya kebijakan sendiri-sendiri,” katanya.
Pihaknya juga mengatensi kasus dugaan penganiayaan di Ponpes Al-Aziziyah Lombok Barat yang menjadi sorotan saat ini. Zamroni mengatakan hal itu kasuistik, dan untuk mengantisipasi hal tersebut terulang pengawasan harus dimaksimalkan.
Menurutnya, pengawasan tidak saja dilakukan oleh Kemenag melainkan semua pihak. “Perhatian kami kepada ponpes ini bukan hari ini saja. Kami dari awal sudah instruksikan ke kemenag kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di ponpes,” katanya.
Kemenag NTB menyerahkan proses hukum yang sedang dilakukan saat ini. Ia menegaskan tidak bisa komentar lebih jauh dan kasus yang terjadi masih dianggap praduga tak bersalah. “Kami sampai hari ini belum berani komentar terkait dengan itu. Ini masih praduga dan kita kembalikan ke pihak yang berwajib karena ini sudah ditangani oleh APH,” katanya.
Pihak ponpes juga sambungnya akan kooperatif untuk memberikan informasi jika dibutuhkan. “Saya sudah sampaikan ke pihak pondok untuk welcome untuk memberikan keterangan,” tegasnya.
Salah satu program yang sudah direalisasikan selama ini yaitu sambangi ponpes. Program ini sudah berjalan untuk mengawasi aktivitas yang ada di ponpes. “Makanya gerakan yang kami lakukan adalah sambangi ponpes dan setiap safari Ramadan ada di ponpes Hampir setiap tahun ada di ponpes. Sekali sebulan melakukan apel di ponpes. Artinya sentuhan tadi sudah masif di ponpes,” katanya.
Kemenag NTB juga akan menggelar halaqah dengan mengundang seluruh pimpinan ponpes di NTB. Nantinya dari kegiatan tersebut akan ada rekomendasi langkah-langkah yang dilakukan. “Apa yang langkah-langkah hari esok supaya menjadi perhatian kita semua bahwa ponpes. Pengelolaan sudah bagus, tapi ada hal-hal yang harus kita perbaiki bersama,” katanya. (azm)
