Mataram (Inside Lombok) – Fraksi Demokrat DPRD NTB menyatakan siap untuk tes urine. Hal ini untuk memastikan bahwa anggaran DPRD NTB sebagai perwakilan masyarakat NTB tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.
Pemeriksaan ini diusulkan tidak hanya melalui tes urine melainkan rambut. Karena pemeriksaan melalui rambut dinilai lebih akurat jika dibandingkan dengan urine. “Kita di Fraksi Demokrat sepakat, jangankan tes urine, kita tes rambut aja siap,” ujar Anggota DPRD NTB Fraksi Demokrat, Syamsul Fikri, Selasa (14/1) siang.
Menurutnya, untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan harus dilakukan. Hanya saja jika melalui urine disebut tidak terlalu akurat. “Kalau urin kan itu 1X24 jam atau 3×24 jam hilang itu. Kalau cek rambut itu tidak bisa dibohongi,” tegasnya.
Dia mengatakan, persoalan penyalahgunaan narkoba ini merupakan musuh negara yang harus segera diberantas. Sehingga tes urin ini tidak hanya di kalangan DPRD NTB melainkan bisa dilakukan oleh instansi lain. “Ini untuk memastikan kita clear dari narkoba. Karena narkoba ini musuh bersama,” katanya.
Penyalahgunaan narkoba saat ini disebut makin mengkhawatirkan. Kabupaten Sumbawa disebut berada pada zona merah penyalahgunaan narkoba. “Saya dari Sumbawa dan berada pada zona merah. Kalau Lombok saya tidak tahu. Saya berasal dari dapil 5,” ungkap Fikri.
Selama ini, ruang lingkup BNN disebut kecil karena anggaran yang dimiliki juga masih terbatas. “Di NTB ini DPRD mensupport dana BNN,” sarannya.
Ia juga meminta agar tes urine ini tidak diumumkan pelaksanaannya. Karena jika diumumkan dikhawatirkan anggota DPRD bisa tidak masuk kerja. “Jangan diumumkan waktunya,” katanya.
Guna memaksimalkan pemberantasan narkoba ini, DPRD NTB siap mengalokasikan anggaran untuk BNN Provinsi NTB. Dengan anggaran yang cukup maka penanganan bisa lebih masif dilakukan. “Lembaga ini (DPRD, Red) mensupport BNN dalam hal anggaran. Bisa lebih masif dalam operasional, penindakan,” katanya. (azm)
