Mataram (Inside Lombok) – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, I Gde Putu Aryadi menginstruksikan kepada seluruh Disnaker di tingkat kabupaten/kota untuk segera merespons laporan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK) dari para pekerja. Respons yang cepat diharapkan membantu menemukan solusi yang menguntungkan baik bagi pekerja maupun pengelola sektor kerja. Terlebih, dalam masa efisiensi anggaran saat ini.
“Tentu, kami berharap agar hak-hak pekerja tetap dapat terpenuhi, sementara perusahaan juga tidak mengalami kerugian yang signifikan atau bahkan kebangkrutan,” ujar Gde, Senin (3/3). Ia juga menanggapi kekhawatiran mengenai efisiensi anggaran yang bisa berdampak pada pengurangan pekerja, khususnya di sektor perhotelan.
Meskipun demikian, dia meminta agar tidak terburu-buru memprediksi situasi yang belum terjadi. “Dalam laporan yang kami terima, masih banyak hotel yang penuh dengan pemesan. Kalaupun ada pengurangan pekerja di beberapa hotel, kami akan mengecek terlebih dahulu keabsahan data tersebut,” tambahnya.
Ia juga meminta pengelola sektor kerja dan pekerja untuk bekerja sama dalam mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini. Gde menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pengurangan tenaga kerja akibat efisiensi anggaran bukanlah tugas Disnakertrans semata, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak.
Terkait dengan laporan yang diterima mengenai pemutusan hubungan kerja di Hotel Astoria, Gde menegaskan bahwa informasi mengenai pemecatan terhadap tiga petugas keamanan (security) hotel tersebut tidak sepenuhnya benar. “Mereka bukan dipecat, tetapi status mereka diubah menjadi tenaga harian. Saya sudah mengingatkan pihak Astoria agar tidak melakukan hal ini, karena tenaga harian hanya diperuntukkan bagi pekerjaan yang bersifat sementara atau tidak tetap,” jelas Gde.
Setelah mediasi, pihak Astoria akhirnya memberikan pesangon kepada ketiga security tersebut. Gde memastikan bahwa jika ada masalah yang belum tuntas, pihaknya akan mendampingi pekerja untuk mendapatkan hak-hak mereka.
Gde juga menyampaikan bahwa Disnakertrans NTB saat ini sedang menyusun program-program untuk mengatasi tantangan yang ada. Ia menekankan pentingnya kelancaran berbagai kegiatan yang menjadi prioritas di masa mendatang. “Kami belum menerima laporan resmi tentang PHK besar-besaran, dan kami akan terus bekerja keras untuk memastikan kesejahteraan pekerja tetap terjaga,” katanya.
Dengan langkah ini, Gde berharap agar ketenagakerjaan di NTB tetap stabil, dan perusahaan serta pekerja dapat menjalani masa-masa sulit dengan saling mendukung satu sama lain. (gil)
