Mataram (Inside Lombok) – Jelang pilkada serentak 2024, pengamanan makin dimaksimalkan dengan keterlibatan para TNI. Selain pengamanan, netralitas TNI menjadi perhatian khusus.
Komandan Korem (Danrem) 162/Wira Bhakti, Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti menyebutkan TNI yang akan dilibatkan untuk pengamanan pilkada yaitu sekitar 3 ribu orang personil. “Selain mengamankan, juga tentang netralitas TNI. Jadi untuk pengamanan kita gelar di korem dan juga di kodim-kodim melibatkan setengah kekuatan itu,” katanya.
Pengamanan yang dilakukan mulai dari tahapan-tahapan dan pengerahan personil tergantung eskalasi yang terjadi. Untuk daerah-daerah rawan akan ada perhatian khusus dengan melihat pengalaman pada saat pileg Februari 2024 lalu. “Pileg yang lalu ada beberapa kejadian terkait keamanan di Bima. Kita akan atensi dan kita sudah kesana,” katanya.
Pada tahapan pilkada serentak ini kata Danrem, belum ada kejadian yang membutuhkan pengamanan khusus. Diharapkan, pilkada serentak ini bisa berjalan dengan lancar hingga pelantikan kepala daerah terpilih. “Kita harapkan walaupun sampai saat ini belum ada lah dan kita harapkan tidak ada sampai pilkada selesai hal yang menonjol terkait dengan pengamanan,” ujarnya.
Ditegaskan, personil yang akan terlibat pada pengamanan pilkada ini tidak saja dari Korem melainkan kodim tersebar di kabupaten dan kota di NTB. Keberadaan personil-personil ini disebut cukup untuk membantu pengamanan selama tahapan pilkada berlangsung. “Batalyon 742 itu kebetulan itu ada satu kompi A di Bima dan satu kompi di Sumbawa. Dan akan ditugaskan apabila ada eskalasi yang terjadi,” ungkapnya.
Potensi kerawanan yang kerap terjadi setiap pesta demokrasi yaitu muncul dari masing-masing pendukung pasangan calon. Sebagai langkah antisipasi, Danrem mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu atau ajakan sehingga menimbulkan kerusuhan.
“Pasti saya yakin masing-masing kepala daerah juga sudah komit ini akan mengarahkan para pendukung untuk tetap pada jalur yang benar,” tegasnya. Di satu sisi netralitas TNI, disebut sudah paten dan diatur dalam undang-undang. Netralitas ini juga merupakan penekanan dari panglima TNI. “Kita harus netral. Kalau ada yang tidak netral itu sudah ada posko-posko di Kodim dan ada nomor khusus untuk laporan,” tutupnya. (azm)
