Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah telah memberhentikan sementara program stabilitas pasokan dan harga pangan atau beras SPHP. Penghentian sementara penyaluran beras SPHP ini mulai 7 Februari 2025. Meskipun ada gejolak terkait dengan penghentian itu. Namun dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung hal tersebut, karena memberikan angin segar kepada para petani.
Sekjen DPN HKTI, H. Manimbang Khariady menilai kebijakan ini merupakan langkah positif untuk memberikan angin segara kepada petani. Karena gabah kering panen (GKP) petani akan diserap, sehingga itu dapat mempercepat petani mendapatkan hasil dengan nilai dan harga yang menjanjikan. Mengingat, sekarang ini untuk pembelian GKP petani berkisaran diangka Rp6.500.
“Langkah ini menunjukkan atensi besar dari upaya peningkatan nilai tambah bagi petani. Kemudian mencegah adanya makelar yang mencari untung besar, dan menjanjikan kepada petani harga yang lebih tinggi,” ujarnya.
Menurutnya, tidak hanya berhenti disitu saja. Perlu ada langkah-langkah lain yang dilakukan. Apalagi sebentar lagi memasuki musim panen raya, tentunya penyerapan gabah petani harus dilakukan dengan harga yang sudah ditetapkan. “Ketersedian bulog untuk menampung (gabah petani,red) juga harus diperhatikan, supaya terjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan berjalan dengan baik,” jelasnya.
Disisi lain, penghentian sementara penyaluran beras SPHP ini tidak hanya memberikan angin segar kepada petani saja. Namun harus diperhatikan juga harga beras tidak mengalami kenaikan. Pasalnya, masyarakat mengkhawatirkan jika nantinya harga beras justru naik. Selama ini penyaluran SPHP dilakukan untuk menekan harga beras dipasaran.
“Makanya harus konsisten, kalau upayanya kepada membantu petani harus dijaga stabilitas harga itu. Saya kira sudah sangat bagus (kebijakan,red), tapi jangan sampai merugikan petani dan menjadi celah bagi naiknya harga beras. Itu harus dijaga, karena itu kebutuhan pokok,” pungkasnya. (dpi)
