Mataram (Inside Lombok) – Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi NTB telah merampungkan Survei Kepemimpinan Daerah (Supimda) Tahun 2024. Dari survei yang dilakukan sebanyak lima isu prioritas warga yang harus ditangani oleh masyarakat.
Direktur Fitra NTB, Ramli Ernanda mengatakan survei dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah selama empat hari mulai tanggal 9-12 November 2024. Survei ini dilakukan untuk memetakan isu-isu prioritas warga, potensi kerawanan politik uang, dan preferensi pemilih pada Pilkada serentak 2024.
“Survei ini berhasil memetakan temuan-temuan kunci sebagai referensi para kandidat jika terpilih untuk merumuskan kebijakan strategis daerah 5 tahun mendatang,” katanya. Di sisi lain, temuan tingkat kerawanan politik uang juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi lembaga pengawas Pemilu dalam meningkatkan kinerja pengawasan untuk mewujudkan Pilkada bersih dan berintegritas.
Para kandidat dan tim sukses disarankan untuk tidak saja berfokus pada polemik tingkat elektabilitas kandidat masing-masing. “Justru isu kunci dari hasil survei kami yang jauh lebih penting untuk diatensi, mencakup isu prioritas masyarakat dan potensi kerawanan politik uang pada Pilkada serentak 2024 ini,” tegasnya.
Berdasarkan hasil survei Fitra NTB, terdapat lima isu paling prioritas menurut masyarakat yang harus menjadi prioritas oleh para kandidat jika terpilih. Lima isu tersebut mencakup pemenuhan akses dan kualitas layanan sosial dasar dan penyediaan lapangan kerja. Seperti penyediaan lapangan kerja sebesar 64,3 persen, peningkatan layanan pendidikan 64 persen, peningkatan pelayanan kesehatan 63,8 persen, peningkatan infrastruktur jalan 60 persen, dan penyediaan akses air bersih 59,5 persen.
“Selain 5 isu tersebut, kelompok pemilih perempuan juga sangat memprioritas pembinaan UMKM (55,4 persen). Karena berdasarkan data Kemenkop UKM, jumlah pelaku UMKM perempuan sekitar 60 persen dari total UMKM,” ungkapnya.
Sebaiknya kata Ramli, para kandidat dan tim sukses berfokus mengkampanyekan program unggulan masing-masing secara jelas dan konkret kepada masyarakat untuk 5 isu strategis tersebut. Pendekatan ini akan sangat baik bagi para kandidat dan tim pemenangan untuk beradu ide dan gagasan yang konkret dalam memenangkan suara pemilih. Hal ini sangat diuntungkan dengan temuan bahwa tipologi pemilih separuhnya tergolong rasional.
“Misalnya, bagaimana para kandidat akan menciptakan lapangan kerja, atau menyelesaikan persoalan akses air bersih yang masih rendah. Akses air bersih yang rendah berdampak pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat, serta terkurasnya keuangan rumah tangga miskin karena membeli air dengan harga yang tinggi, khususnya di kawasan pesisir,” katanya dalam rilis tertulis.
Berdasarkan hasil kajian anggaran sektor air bersih dan sanitasi yang dilaksanakan Fitra NTB bulan lalu, alokasi anggaran penyediaan air bersih masih sangat kecil. Misalnya di Provinsi NTB hanya sekitar 0,6 persen dari APBD NTB, dan di Kabupaten Lombok Timur sekitar 1,4 persen dari APBD. Dengan alokasi yang terbatas, INPRES 1/2024 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik akan sulit terealisasi. (azm)
