Mataram (Inside Lombok) – Banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri terlibat dalam beberapa kasus. Bahkan baru-baru ini ada kasus penembakan PMI di Malaysia dan beberapa kasus lainnya. Hal ini menjadi perhatian pemerintah dalam menangani persoalan tersebut.
Guna mencegah kejadian serupa, pemerintah tidak terkecuali di NTB akan terus melakukan langkah tegas terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. “Kami mengimbau kepada seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan tidak terpuji ini untuk berhenti. Presiden sudah memberikan penegasan agar kami mengambil langkah tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum-oknum tersebut,” ujar Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, Jumat (14/2).
Provinsi NTB sebagai salah satu daerah lumbung PMI, tentu ada perhatian khusus diberikan agar tidak semakin banyak calo-calo yang menawarkan bekerja di luar negeri. Dalam hal ini Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terus berkoordinasi dengan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTB.
“Tentu di sini saya dengan kepala Balai pak Noerman, tentu sangat konsen. Makanya di NTB ini ada balai dan beberapa pos pelayanan supaya calon-calon PMI kita itu bisa menjangkau informasi yang falid, prosedur terkait penempatan pekerja migran,” tuturnya.
Selain itu, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KPPMI) tengah berkoordinasi lintas sektoral dengan berbagai kementerian untuk menyiapkan SDM yang siap bekerja di luar negeri. Sehingga kasus yang melibatkan PMI dapat diminimalisir.
“Kami memastikan setiap calon PMI yang akan ditempatkan memiliki kualifikasi yang lengkap, baik dari segi fisik, mental, dokumen, maupun kompetensi. Ini menjadi kunci untuk menyelesaikan 90 persen perlindungan bagi PMI,” ungkapnya.
Banyak PMI yang tersangkut kasus, biasanya PMI ilegal. Dimana berangkat dengan ilegal tanpa adanya persiapan khusus, seperti kemampuan, fisik maupun dokumen lengkap. Sehingga dengan mudahnya tertipu dengan para calo-calo dengan memberikan iming-iming upah tinggi. Bahkan untuk menindak tegas para calo-calon ini, pihaknya tengah berkoordinasi dan telah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan TNI untuk menangani masalah calo tenaga kerja.
“Kami baru-baru ini bersepakat dengan Kapolri untuk mendirikan desk bersama. Jika calo tersebut berasal dari pihak swasta, maka aparat penegak hukum akan mengambil langkah-langkah tegas yang diperlukan,” bebernya.
Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam melindungi PMI dan memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang maksimal selama bekerja di luar negeri. Bahkan mereka akan melangkah untuk menindak tegas para calo. “Kalau itu (calo) oleh pihak swasta, tentu lebih memungkinkan dan memudahkan bagi aparat penegak hukum kita mengambil langkah langkah yang diperlukan,” ucapnya.
Sebagai informasi, untuk beberapa kasus yang menimpa para PMI tentunya dengan sigap pemerintah mengambil langkah dalam penanganannya. Seperti kasus penembakan PMI di Malaysia sudah ditangani lebih lanjut oleh Kementerian Luar Negeri dan pihak KBRI setempat. Bahkan mendapat perhatian khusus dari Presiden RI Prabowo Subianto dan pemerintah Malaysia.
“Sekarang ini kita sedang melakukan penataan sangat mendasar, baik dari tata kelola perusahaan penempatan PMI, sistem penunjang dan digitalisasi sebagai sebuah ekosistem lanjutan yang sedang di kembang Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia,” demikian. (dpi)
