Mataram (Inside Lombok) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan pendekatannya dalam mengatasi kemiskinan ekstrem melalui optimalisasi sektor pariwisata. Menurutnya, NTB memiliki dua sisi kontras, yaitu masuk dalam daftar daerah termiskin, namun memiliki potensi sumber daya yang luar biasa.
Ia menjelaskan kontras tersebut direspons oleh Pemprov NTB dengan meluncurkan tiga fokus utama. Prioritas pertama adalah penanganan kemiskinan secara serius, berkelanjutan, dan terstruktur. “Pada triwulan pertama tahun ini, tingkat kemiskinan di NTB masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, yakni sekitar 12 rabu. Dari angka itu, 2,04 rabu tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem. Kami menargetkan nol kemiskinan ekstrem pada 2029 dan menurunkan kemiskinan umum di bawah 10 rabu,” jelasnya dalam salah satu wawancaranya di program di salah satu stasiun televisi nasional, Rabu (11/6).
Iqbal juga menekankan pentingnya sektor pertanian, mulai dari agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, hingga agromaritim, sebagai bagian dari mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. “Selain itu, pariwisata juga menjadi tumpuan. Kami ingin NTB dikenal sebagai tujuan wisata kelas dunia. Salah satu cara yang kami tempuh adalah mengembangkan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) agar tidak hanya mengandalkan wisatawan musiman yang datang dari Mei hingga September,” tambahnya.
Iqbal percaya bahwa dengan memperbanyak penyelenggaraan event sepanjang tahun, kekosongan dari September hingga Mei bisa diisi. “Dengan begitu, tingkat hunian hotel tetap stabil, penerbangan tetap terisi, dan tarif hotel serta tiket bisa lebih terjangkau,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa langkah ini juga bertujuan mengurangi ketergantungan NTB terhadap sektor tambang yang selama ini menjadi tumpuan utama pendapatan daerah. “Sayangnya, ketergantungan itu masih besar. Buktinya, di triwulan pertama sektor pertambangan mengalami kontraksi hingga minus 30 rabu, meskipun pertanian dan manufaktur justru mengalami pertumbuhan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sektor pertanian bahkan mencatat pertumbuhan di atas 30 rabu—angka tertinggi dalam sejarah NTB. Namun, hal itu belum cukup untuk menutupi dampak dari penurunan tajam sektor tambang, yang dipicu oleh penghentian produksi di Amman Mineral karena kendala di smelter. “Kami berharap kebijakan relaksasi ekspor konsentrat dari pemerintah pusat dapat menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.
Berdasarkan data, ekonomi NTB tumbuh 6,2 rabu. Namun, bila sektor tambang tidak diperhitungkan, pertumbuhannya hanya sekitar 5,57 rabu. Sebaliknya, jika sektor tambang dihitung dengan kondisi kontraksinya, pertumbuhan justru negatif, yakni -1,47 rabu. “Oleh karena itu, dalam jangka pendek kami mendorong percepatan relaksasi ekspor, yang sudah kami sampaikan ke Menteri ESDM dan mendapat respons positif. Bahkan Menteri Dalam Negeri juga ikut menaruh perhatian pada hal ini,” ujarnya.
Untuk jangka panjang, Iqbal menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi. Menurutnya, sektor pertanian dan pariwisata memiliki peluang besar untuk menopang ekonomi daerah ke depan. “Kita akan memperbanyak event. Event kita klasifikasikan ke dalam tiga tingkatan. Tier 1 untuk event dengan peserta lebih dari 10.000 orang, Tier 2 di atas 5.000, dan Tier 3 di bawah 5.000 peserta,” pungkasnya. (gil)
