Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan sosial dan subsidi APBN senilai triliunan rupiah ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sepanjang 2025 guna menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan. Hingga penghujung Desember 2025, berbagai program jaring pengaman sosial direalisasikan untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan intervensi APBN menjadi langkah penting dalam merespons dinamika ekonomi regional.
“Pemerintah berkomitmen hadir secara nyata di tengah masyarakat rentan. Melalui berbagai program seperti PKH dan BPNT, kita ingin memastikan kebutuhan pokok warga terpenuhi sekaligus menjaga geliat ekonomi di tingkat akar rumput tetap stabil,” ujarnya.
Salah satu pilar utama bantuan adalah Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Hingga Desember 2025, pemerintah menyalurkan Rp1,14 triliun kepada 2,12 juta keluarga penerima manfaat (KPM), yang menjadi kontribusi terbesar dalam menjaga ketahanan pangan rumah tangga di NTB.
Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) telah direalisasikan sebesar Rp814,23 miliar bagi 1,14 juta keluarga. Ratih menegaskan program ini merupakan investasi sosial jangka panjang. “PKH bukan sekadar bantuan uang tunai, tapi merupakan investasi sosial agar kualitas kesehatan dan pendidikan keluarga rentan di NTB terus membaik,” ungkapnya.
Dukungan juga disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa dengan total Rp693 miliar kepada 771.232 penerima. Pemerintah turut menyalurkan Rp32,79 miliar melalui Bantuan Atensi Anak Yatim Piatu (YAPI) bagi 68.773 anak pada September 2025, serta Rp3,27 miliar untuk program rehabilitasi sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas.
“Ada juga program rehabilitasi sosial bagi lansia dan penyandang disabilitas turut menyerap dana sebesar Rp3,27 miliar,” ucapnya.
Di sektor pendidikan tinggi, APBN mengalokasikan Rp23,13 miliar untuk mahasiswa UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram. Pemerintah juga merealisasikan subsidi pupuk sebesar Rp907,19 miliar bagi 702.123 petani serta subsidi listrik Rp709,28 miliar yang dinikmati 5,99 juta pelanggan rumah tangga dan usaha kecil.
“Dengan subsidi pupuk dan listrik ini, kami berharap biaya produksi masyarakat tetap ringan, sehingga ekonomi daerah dapat bergerak lebih cepat dan berdaya saing,” pungkasnya.
