Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi NTB menyatakan tengah memantau perkembangan proses hukum yang menjerat Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Wirajaya Kusuma. Serta, Kepala UPT Gili Tramena, Mawardi. “Kami mengikuti proses hukum yang menimpa Karo Ekonomi. Saya akan lihat dulu apakah penahanan ini bersifat permanen atau tidak. Sampai sekarang kami belum menerima surat penahanan dari Polres,” ujar Pj Sekda NTB, Lalu Moh. Faozal, Selasa (15/7).
Faozal juga menyinggung soal status kepegawaian pejabat yang bersangkutan. Menurutnya, ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, maka ada prosedur kepegawaian yang akan dijalankan sesuai regulasi. “Saya akan segera minta Kepala BKD untuk menindaklanjuti langkah-langkah yang perlu diambil terkait status kepegawaian keduanya,” imbuhnya.
Ia menyatakan keprihatinan atas persoalan hukum yang menimpa dua aparatur sipil negara di lingkup Pemprov NTB. Menurutnya, kasus ini menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk menjaga integritas dan kehati-hatian dalam menjalankan roda pemerintahan.
“Mudah-mudahan keduanya bisa menjalani proses hukum ini dengan baik. Dan bagi kita yang masih menjalankan tugas, ini tentu menjadi pengingat agar benar-benar akuntabel,” pungkasnya. (gil)
