Mataram (Inside Lombok) – Pada 2024 ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan anggaran belasan miliar untuk melakukan revitalisasi Balai Kemasan Produk Daerah (BKPD) Dinas Perindustrian NTB. Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung dan penambahan mesin-mesin di Balai kemasan.
Kepala Dinas Perindustrian NTB, Nuryanti mengatakan dukungan ini sekaligus sebagai penghargaan dari Kementerian Perindustrian yang konsen terhadap industrialisasi. Rencananya setelah direvitalisasi, pada 17 Agustus 2024 akan diresmikan kembali.
NTB pun menjadi salah satu provinsi dari delapan provinsi di Indonesia yang didukung anggaran revitalisasi oleh pemerintah pusat. “Biasanya DAK langsung ke kabupaten/kota, ini jadi DAK pertama yang diberikan kepada provinsi – provinsi tertentu di Indonesia. Nanti balai kemasan akan satu komplek dengan Sekretariat Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) NTB,” ujar Nuryanti, Rabu (10/1).
Nantinya gedung tersebut ada dua lantai, yang mana aka nada mesin-mesin untuk membuat kemasan produk-produk lokal baik makanan, minuman, kriya, dan lainnya. Sehingga, pelaku IKM yang ada tidak perlu membuat kemasan diluar NTB, seperti di Jawa.
“Balai Kemasan ini nanti akan semakin lengkap. IKM-IKM juga bisa pesan kemasan tanpa minimal order, jadi mereka bisa pesan berapa saja,” terangnya. Saat ini ada 435 pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) yang dilayani oleh Balai Kemasan NTB ini selama tahun 2023.
Ditargetkan akan lebih banyak lagi IKM lokal yang memanfaatkan fasilitas ini. “IKM dan UMKM bisa mengemas produk mereka jadi lebih menarik. Selain itu kalau kemasan sudah bagus maka harga jualnya juga naik,” ucapnya.
NTB memiliki potensi besar dalam menghasilkan produk lokal seperti makanan, minuman dan kerajinan. Produk IKM makanan, minuman dan kerajinan saat ini menghadapi persaingan dari luar daerah dan produk impor. Hanya saja, ada beberapa kendala produk IKM makanan, minuman dan kerajinan, diantaranya mulai dari kualitas, pemasaran, promosi, desain, merek, logo, etiket dan kurangnya pengetahuan pelaku usaha terhadap produk maupun kemasan.
“Sehingga terbatasnya kemampuan IKM dalam mengadakan kemasan, karena pembelian bahan kemasan dari luar. Dimana untuk kemasan bahan kertas diperlukan minimal order, begitu juga dengan bahan kemasan. Untuk itu, harapannya kendala-kendala ini dapat terselesaikan di Balai Kemasan,” imbuhnya. (dpi)
