Mataram (Inside Lombok) – Pemerintah Provinsi (pemprov) NTB mengurangi jumlah formasi pegawai negeri yang akan diajukan ke pemerintah pusat. Hal ini disebabkan karena pemda tidak memiliki anggaran yang cukup untuk merekrut dalam jumlah besar.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Muhammad Nasir mengatakan dari perhitungan yang dilakukan Pemprov NTB hanya mampu mengusulkan 500 formasi baik untuk calon aparatur sipil negara (CASN) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Dari jumlah ini 40 persen untuk formasi CASN dan 60 persen untuk PPPK.
“Sedikit sekali ini, karena uang tidak ada. Kalau sehat APBD ya 2000-an formasi. Kita boleh merekrut, kalau ada yang menuntut gaji kan tidak bisa kita,” katanya, Selasa (30/1) pagi di kantor Gubernur NTB.
Sebelumnya Pemprov NTB sudah melakukan pemetaan untuk CASN sebanyak 2.232 formasi. Namun nyatanya, dari jumlah ini yang bisa diakomodir hanya 500 formasi saja. “Sementara keinginannya bisa 5.000. Peta yang 2.232 itu hanya 500 saja. Itu sudah fiks,” katanya.
Jika ratusan formasi yang akan diajukan tersebut sudah ditandatangani oleh pimpinan daerah, maka akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat. “Kalau diteken Pak Gub hari ini (30/1) ya kita langsung upload hari ini,” katanya.
Dikatakan Kepala BKD, ratusan usulan tersebut kemungkinan besar akan disetujui oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (kemenpan RB). Jika sudah disetujui, maka akan langsung dirincikan formasi yang disiapkan. “Setelah ada persetujuan dari Menpan usulan ini barulah kita rinci. Tapi kalau rincian sudah siap,” ucapnya.
Jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2023, rekrutmen tahun 2024 ini jauh menurun. Dimana, pada tahun 2023 lalu yaitu mencapai 3.126 formasi khusus untuk PPPK. “Kalau rekrutmen sekarang sama CPNS,” kata Nasir.
Minimnya anggaran tahun ini sambung Nasir dipengaruhi oleh hutang pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Selain itu, pelaksanaan pemilu tahun ini juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. “Kekurangan anggaran ini juga dipengaruhi oleh utang. Di sehatkan semua jadi tahun 2025 lebih leluasa kita merencanakan,” katanya.
Disebutkan, kebutuhan anggaran untuk rekrutmen 500 formasi tahun 2024 ini yaitu sebesar Rp26 miliar setiap tahun. “Kalau ada kebijakan dari pusat kita menyesuaikan. Dari 500 itu nanti kebutuhan anggarannya Rp26 miliar,” katanya. (azm)