Sumbawa (Inside Lombok) – Pemerintah resmi memulai pembangunan Integrated Poultry Industry atau industri ayam terintegrasi dari hulu hingga hilir di Nusa Tenggara Barat (NTB). Program ini ditandai dengan groundbreaking Program Pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi yang digelar Jumat (6/2/2026), sebagai bagian dari strategi nasional memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan pasokan dari Pulau Jawa.
Program tersebut digagas Kementerian Pertanian Republik Indonesia bersama Danantara Indonesia dan BUMN Pangan dengan dukungan pendanaan nasional. Industri ayam terintegrasi ini mencakup seluruh rantai nilai perunggasan, mulai dari pembibitan Grand Parent Stock, Parent Stock hingga Final Stock, pembangunan pabrik pakan, penyediaan obat hewan, rumah potong unggas, cold storage, sistem logistik, hingga jaringan pemasaran, dengan BUMN Pangan berperan sebagai off-taker.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa persoalan utama sektor peternakan di NTB bukan pada kemampuan masyarakat, melainkan penguasaan sektor hulu dan hilir yang selama ini didominasi daerah lain.
“Beternak adalah budaya orang NTB. Yang belum kita kuasai selama ini adalah hulu dan hilir, terutama DOC dan pakan. Dengan hadirnya industri ayam terintegrasi ini, kita ingin mengakhiri ketergantungan dari luar daerah sekaligus memperkuat ekonomi NTB,” ujarnya.
Iqbal menambahkan, program ini penting untuk menjawab meningkatnya kebutuhan pangan, seiring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB yang telah melampaui target nasional dengan lebih dari 600 dapur aktif. “Demand sudah ada dan sangat besar. Sekarang tugas kita memastikan supply-nya cukup agar tidak terjadi inflasi. Karena itu, fokus pemerintah saat ini adalah memperkuat produksi,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Hilirisasi Peternakan Kementerian Pertanian Ma’mun menyampaikan program ini merupakan arahan langsung Presiden untuk membangun ekosistem perunggasan nasional yang merata.
“Fokus BUMN adalah pada DOC dan pakan, dua aspek paling fundamental yang selama ini menjadi kendala daerah. Dengan kehadiran BUMN, peternak tidak lagi kesulitan DOC, harga lebih terjangkau, dan usaha menjadi berkelanjutan,” jelasnya.
Melalui industrialisasi perunggasan terintegrasi, pemerintah menargetkan peningkatan produksi nasional, penciptaan lapangan kerja, penguatan peran peternak rakyat, serta kemandirian sektor peternakan menuju swasembada pangan yang berkelanjutan, termasuk di Provinsi NTB.
