Mataram (Inside Lombok) – Penyaluran dana desa oleh pemerintah pusat dengan nominal cukup besar, yaitu mencapai Rp1-2 miliar, rutin dilakukan setiap tahun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar pun mengingatkan semua kepala desa untuk tidak menyalahgunakan dana desa yang diberikan.
“Manfaatkan dana desa untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Iskandar saat menghadiri kegiatan Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat nasional, Senin (15/7) siang di Mataram. Ia mengatakan, jika dana desa yang diberikan dimanfaatkan untuk rakyat maka tidak ada kesempatan kepala desa untuk penyelewengan.
Guna memastikan penggunaan dana desa tepat sasaran, pengawasan harus dilakukan. Selain pengawasan juga harus ada integritas kepala desa masing-masing, dengan adanya integritas tersebut maka penggunaan dana desa bisa tetap dimaksimalkan. “Pengawasan itu untuk hal-hal yang formal yang bisa dijangkau oleh indra. Kalau sudah niat dan komitmen yang terpenting bagi saya pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan warga desa,” katanya.
Pemanfaatan dana desa ini sambungnya bukan hanya untuk peningkatkan atau pembangunan infrastruktur, melainkan untuk program-program lain yang menjadi persoalan di desa tersebut. “Infrastruktur bagian yang penting, tapi buka satu-satunya. Itulah yang disebut dengan pembangunan desa. Selalu diawali dengan pembangunan infrastruktur,” ujarnya.
Infrastruktur merupakan persoalan yang dialami oleh hampir semua desa. Sehingga dengan dana desa yang disalurkan pemerintah pusat itu, banyak dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur tersebut.
Jika infrastruktur sudah selesai, maka dana desa yang disalurkan bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat setempat. “Setelah desa itu mandiri, infrastruktur sudah selesai. Maka dana desa harus diperbanyak untuk pemberdayaan dan peningkatan SDM,” sarannya. (azm)
