Lombok Tengah (Inside Lombok) – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB), Mirah Midadan Fahmid mengapresiasi perjuangan masyarakat untuk menyuarakan pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. Terlebih wacana pembentukan provinsi baru itu memang telah bergulir cukup lama.
“Keinginan masyarakat Pulau Sumbawa untuk pisah dari Pulau Lombok untuk membentuk provinsi tersendiri memang sudah cukup lama. Kita perlu memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang telah berjuang dengan konsisten tersebut,” ujar Mirah kepada Inside Lombok.
Dijelaskan, banyak tantangan dan keterbatasan yang dihadapi dalam upaya pemekaran tersebut. Termasuk adanya moratorium pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan juga kemampuan fiskal negara untuk membiayai pemekaran daerah. “Liat DOB di Kemendagri itu sudah sangat panjang, kami sampaikan kepada pemerintah untuk memprioritaskan dan memberikan atensi mana yang harus segera direalisasikan,” tegas senator muda ini.
Di sisi lain, Mirah juga mengingatkan masyarakat untuk memahami lebih dulu kemampuan negara merealisasikan upaya pemekaran tersebut. Terlebih negara harus membangun infrastruktur dasar di wilayah pemekaran baru. “Utang Indonesia juga akan ada yang jatuh tempo. Itu yang menjadi prioritas dari pemerintah pusat terlebih dahulu untuk menyelesaikan pembayaran utang negara,” paparnya.
Menurutnya, pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa seharusnya lebih fokus menyiapkan sumberdaya yang akan diolah dan dikelola, sehingga setelah pemekaran ini terealisasi maka bisa menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah yang mandiri. “Alasannya yang sudah dikemukakan dari awal harusnya sudah ready, dari sumber daya alam dan SDM sudah siapa untuk mengelola sumber daya alam yang ada sehingga tidak muncul masalah baru,” katanya.
Mirah menuturkan, ada banyak daerah pemekaran yang sudah lama namun “terbengkalai” karena tidak mampu dikelola dengan baik sehingga itu menjadi pekerjaan rumah dalam upaya pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa. “Ini menjadi renungan dan refleksi kita untuk sama-sama menjadi daerah yang ingin lebih lebih mandiri,” kata dia.
Pihaknya juga terus menyuarakan aspirasi masyarakat NTB terutama masyarakat Pulau Sumbawa kepada pemerintah pusat terkait dengan pemekaran tersebut. Namun pihaknya juga meminta masyarakat untuk tidak berlebih dalam menyuarakan apalagi sampai menutup fasilitas umum seperti yang dilakukan di depan Pelabuhan Poto Tano itu.
“Kita memang tidak bisa melarang itu itu bentuk aksi nyata untuk bersuara kita tidak bisa tahan itu adalah hak berdemokrasi, paling tidak jangan melakukan rusuh. Kita harus menahan diri menyuarakan niat yang baik,” tandasnya. (fhr)
