Mataram (Inside Lombok) – Ombudsman RI NTB menyoroti sengketa penyediaan air bersih di Gili Meno, Lombok Utara, yang masih menjadi permasalahan hingga saat ini. Gili Meno sebagai destinasi pariwisata yang signifikan bagi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan tenaga kerja, membutuhkan pelayanan penyediaan air bersih yang memadai.
“Saya menyarankan masyarakat yang dirugikan untuk melaporkan ke aparat hukum,” ujar Kepala Ombudsman RI NTB, Dwi Sudarsono dalam keterangannya ke Inside Lombok, Selasa, (29/4). Ia juga menambahkan bahwa jika terkendala pendanaan, Pemda dapat mengajukan pendanaan dari APBN.
Selain itu, Ombudsman RI NTB juga menyarankan Pemda KLU untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk berinvestasi penyediaan air bersih. “Yang penting prosesnya transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Hal ini menjadi atensi, setelah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) datang ke Kantor Ombudsman RI NTB untuk memediasi terkait permasalahan penyediaan air di Gili Meno. Masyarakat Gili Meno juga mempersoalkan kerusakan lingkungan yang disebabkan pengeboran air bersih.
Ombudsman RI NTB berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan dengan baik dan transparan, sehingga masyarakat dan pariwisata di Gili Meno dapat terbantu dengan adanya pelayanan air bersih yang memadai. (gil)
